Chatib Basri: Bansos Juga Perlu untuk Masyarakat Rentan Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri mengatakan, kebijakan fiskal yang digulirkan pemerintah saat pandemi Covid-19 harus tepat sasaran.

Dia menyarankan, pemerintah perlu memberi dukungan finansial kepada masyarakat kelas menengah yang rentan miskin di tengah pandemi Covid-19, bukan hanya penduduk miskin.

"Mendorong stimulus fiskal misalnya dengan membuat project infrastruktur, memberi diskon untuk pesawat dan hotel, itu enggak akan bisa jalan karena marketnya tidak ada," kata Chatib dalam konferensi video, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Cara Cairkan Saldo Kartu Prakerja di OVO, LinkAja dan GoPay

Pemberian bantuan sosial diperlukan karena krisis akibat Covid-19 berbeda dengan krisis likuiditas di dekade-dekade sebelumnya, baik krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008.

Kini, perlindungan sosial perlu diberikan karena masyarakat menengah yang tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus.

"Karena itu perlindungan sosialnya tidak hanya bisa menjangkar kelompok miskin, saya mengusulkan perlindungan sosial (bansos) juga perlu untuk lower middle income growth (yang rentan dengan kemiskinan)," ucap Chatib.

Mengutip data Bank Dunia, 115 juta penduduk Indonesia tergolong dalam expiring middle class/middle class wannabe. Secara pendapatan, golongan ini belum memiliki pendapatan yang cukup untuk digolongkan menjadi kelas menengah sehingga rawan miskin.

Baca juga: Dahlan Iskan Heran Alasan DPR Ngotot RI Cetak Uang Rp 600 Triliun

Perhitungan kasar Chatib, jika ada 115 juta dengan masing-masing 4 orang dalam 1 keluarga, maka terdapat 30 juta keluarga. Jika diberikan bantuan Rp 1 juta per satu keluarga, pemerintah perlu menyiapkan dana sekitar Rp 30 triliun sebulan.

"Kalau saya mengasumsikan berakhir 3 bulan, Juni atau Juli 2020 normal kembali, pemerintah butuh uang sekitar Rp 90 triliun hingga Rp 120 triliun. Ini nominal yang perlu didapat," kata Chatib.

Untuk memperoleh dana Rp 120 triliun, pemerintah perlu merealokasi anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan. Chatib mencontohkan, uang perjalanan dinas berjumlah Rp 43 triliun bisa dipertajam untuk bansos, begitupun dengan uang untuk pembangunan fisik infrastruktur yang tertunda.

Baca juga: Chatib Basri: Meski Ekonomi Bisa Terkontraksi hingga 0,4 Persen, namun Pemulihan Bisa Cepat

"Project infrastruktur digeser tahun depan, uangnya bisa digunakan. Atau aktifitas lain, sekolah tidak ada pembangunan fisik tahun ini, juga bisa digeser. Toh, sekolah sekarang dari rumah," terangnya.

Sementara itu, pemerintah bisa menerbitkan obligasi karena permintaan terhadap kredit menurun. Bisa juga meminta ADB dan Bank Dunia untuk program pinjaman.

"Asumsi ini bisa dikakukan jika pandemi berakhir dalam waktu pendek sehingga pemulihan ekonomi kita V-shape. Kalau pandemi panjang sampai Desember, mungkin recovery kita akan berbentuk U-shape," ucap Chatib.

Baca juga: KSPI Tolak Kebijakan yang Izinkan Karyawan di Bawah Usia 45 Bisa Kembali Bekerja