Diperpanjang Lagi, PNS Kerja dari Rumah Totalnya Jadi 3 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan dua Surat Edaran (SE) guna memperpanjang masak kerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam SE tersebut, Menpan RB menyatakan ASN bekerja dari rumah (work from home/WFH) akan diperpanjang hingga 29 Mei 2020.

"SE Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Perpanjangan WFH sampai dengan 29 Mei 2020," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Surat edaran itu berpedoman pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Baca juga: Aturan Sudah Diteken Jokowi, Ini Daftar Jabatan PNS yang THR-nya Bakal Cair

Dengan perpanjangan kebijakan WFH dari Kemenpan RB, total PNS bisa bekerja dari rumah yakni selama 3 bulan yang lalu, tepatnya sejak pertengahan Maret 2020 lalu.

Beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan WFH sejak 15 Maret 2020. Salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerapkan bekerja dari rumah lewat Surat Edaran Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020.

Awalnya, kebijakan WFH bagi PNS diberlakukan hingga 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang lagi hingga 21 April 2020, dan kini kembali diperpanjang sampai 13 Mei 2020. Namun, kebijakan ini bisa dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan status virus corona.

Kebijakan work from home bagi ASN ini sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca juga: Cair Jumat, Ini Rincian Golongan PNS dan TNI-Polri yang Dapat THR

Kemenpan RB menegaskan, WFH bukan berarti ASN mendapatkan libur kerja. ASN tetap diminta melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kinerja kepada atasannya, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gaji dan tunjangan tetap dibayar penuh

Selain itu, kendati bekerja dari rumah, bukan berarti pelayanan publik terhenti. PNS bekerja seperti biasa laiknya di kantor, namun bisa dilakukan secara jarak jauh.

Jika harus melakukan pertemuan penting, ASN bisa melakukan rapat bisa dilakukan lewat online alias teleconference tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Tjahjo menuturkan, ASN yang bekerja di rumah akan diatur secara selektif oleh penjabat pembina kepegawaian baik di Kementerian/Lembaga (K/L) pusat dan daerah masing-masing.

Penjabat pembina tersebut pun wajib untuk mempertimbangkan beberapa hal, seperti mencermati peta sebaran virus corona yang dikeluarkan pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani: THR PNS Cair Paling Lambat 15 Mei 2020

Tjahjo menegaskan PNS yang bekerja dari rumah tetap mendapatkan hak gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara penuh seperti tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan tunjangan lainnya.

"Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya," kata dia.

Dilarang selama WFH

PNS yang ditetapkan tidak bekerja di kantor, harus tinggal di rumah. Abdi negara bisa keluar rumah asalkan memiliki keperluan mendesak.

"Seperti harus memenuhi kebutuhan terkait keperluan rumah tangga, pangan, terkait kesehatan, atau terkait keselamatan yang harus melaporkan ke atasannya masing-masin. ASN yang bekerja di rumah harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing," kata Tjahjo.

Baca juga: Ketahui Perbedaan THR dan Gaji Ke-13 PNS

Karena bekerja di rumah maupun di tempat tinggalnya masing-masing, Tjahjo meminta semua ASN menunda atau bahkan membatalkan perjalanan dinas maupun penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan banyak peserta alias kerumunan.

"Baik di lingkungan instansi pusat atau daerah agar ditunda atau dibatalkan dahulu," kata Tjahjo

Kebijakan ini tak berlaku untuk semua ASN. PNS untuk dua level jabatan tertinggi tetap harus datang ke kantor. Tujuannya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti, Fika Nurul Ulya | Editor: Yoga Sukmana, Bambang P. Djatmiko)