Kompas.com - 13/05/2020, 08:58 WIB
Ilustrasi tambang. KOMPAS/ALIF ICHWANIlustrasi tambang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) resmi disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR RI kemarin, Selasa (12/5/2020).

Pengesahan tersebut menuai polemik di berbagai kalangan. Sebab, selain pembahasannya yang terbilang cepat, beberapa pasal dalam RUU tersebut juga dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha tambang saja.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan utama banyak pihak adalah Pasal 169A, yang mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan.

Baca juga: RUU Minerba Resmi Disahkan Jadi Undang-undang

Dengan adanya aturan tersebut, pengusaha tambang dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa perlu melakukan prosesi lelang terlebih dahulu.

Dikutip dari draf UU Minerba, Pasal 169A menyebutkan, pada Ayat 1 KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi ketentuan.

Melalui pasal tersebut, pemegang KK dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), masing-masing paling lama selama 10 tahun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: UU Minerba, Denda Kegiatan Penambangan Ilegal Naik Jadi Rp 100 Miliar

Kemudian, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah juga menyoroti penghapusan Pasal 165 yang mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang bertentangan dengan UU Minerba.

Selain itu, pemegang IUP tidak lagi perlu melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, seiring dengan dihapusnya Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2009.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR RI sepakat untuk menyetujui pengesahan RUU Minerba menjadi UU.

"Seperti yang disampaikan Pak Sugeng (Ketua Komisi VII DPR RI), pandangan mini fraksi, 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Apakah itu dapat disetujui, pandangan mini fraksi sebagai persetujuan? Setuju ya? Setuju," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Hari Pertama Kereta Luar Biasa, Penumpangnya Hanya 62 Orang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.