Drama Iuran BPJS Kesehatan: Naik, Dibatalkan MA, lalu Dinaikkan Lagi

Kompas.com - 14/05/2020, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden secara resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah pandemi wabah virus corona (Covid-19), pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya dalam putusan pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019.

Kebijakan kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam Pasal 34 Perpres yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 itu disebutkan tarif BPJS Kesehatan 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 150.000 per bulan.

Baca juga: Rincian Lengkap Iuran BPJS Kesehatan, Sebelum dan Setelah Naik

Iuran peserta kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 per bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 (iuran BPJS 2020).

Sementara iuran peserta kelas III segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) jadi Rp 42.000 per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan, peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35.000 dan selisih sisanya sebesar Rp 7.000 dibayarkan oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Naikkan Iuran, BPJS Kesehatan Berpotensi Surplus Rp 1,76 Triliun

Pada 2020, para peserta JKN-KIS kelas III tetap membayar iuran Rp 25.500 per bulan, sama seperti semula. Kekurangan iuran Rp 16.500 ditanggung pemerintah pusat sebagai bantuan kepada peserta PBPU dan BP.

Naik lalu dibatalkan MA

Pada Oktober 2019 lalu, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tarif baru ini berlaku pada 1 Januari 2020.

Dalam Perpres tersebut, ada kenaikan untuk peserta mandiri untuk semua kelas. Kelas I mengalami kenaikan menjadi Rp 160.000 dari sebelumnya Rp 80.000, lalu kelas II naik menjadi Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000, dan kelas III menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Dapatkan Pinjaman hingga Rp 150 Juta dari Gojek? Ini Cara dan Syaratnya

Mau Dapatkan Pinjaman hingga Rp 150 Juta dari Gojek? Ini Cara dan Syaratnya

Smartpreneur
Bos OJK: Kami Akan Lebih Masif Memberantas Pinjol Ilegal

Bos OJK: Kami Akan Lebih Masif Memberantas Pinjol Ilegal

Whats New
IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

Whats New
[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Whats New
Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Whats New
Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Whats New
Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Whats New
 Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Spend Smart
Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Whats New
Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Spend Smart
Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Work Smart
Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Whats New
Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Spend Smart
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.