Talangi Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat Bagi Tugas dengan Pemda

Kompas.com - 14/05/2020, 16:31 WIB
Logo BPJS Kesehatan Dok. BPJS KesehatanLogo BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Kkeuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran subsidi iuran seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Awalnya, tanggung jawab pembayaran iuran peserta PBI terbagi atas dua bagian, yaitu PBI pusat dan PBI daerah atau PBI APBD.

Aturan mengenai perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020.

“Konsep nanti PBI itu hanya satu, yaitu PBI Pusat tidak ada PBI daerah. Jadi sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) yang 40 persen dari penduduk ekonomi terbawah di Indonesia. Semua dibiayai pemerintah," ungkap Kunta dalam video conference, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Tolak Iuran BPJS Naik, Serikat Pekerja: Negara Wajib Lindungi Kesehatan Rakyat, Bukan Membebani

Kunta pun menjelaskan dengan adanya aturan baru ini, maka pemerintah pusat akan menanggung seluruh peserta PBI yang mencapai 133,5 juta jiwa.

Besaran iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp 42.000 per bulan. Menurut Kunta besaran inilah yang akan dibayar seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara pemerintah menanggung seluruh iuran PBI, maka pemerintah daerah akan menanggung sebagian iuran peserta mandiri Kelas III.

Untuk peserta kelas III PBPU dan BP, iuran yang dibayar oleh peserta hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp 25.500 per orang per bulan, sedangkan sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran.

Baca juga: Drama Iuran BPJS Kesehatan: Naik, Dibatalkan MA, lalu Dinaikkan Lagi

Untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta PBPU dan BP akan membayar sebesar Rp 35.000 per orang per bulan, sementara sebesar Rp 7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Namun, aturan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk membayar iuran peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp 35.000 per orang per bulan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Whats New
KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

Whats New
Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Whats New
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Whats New
BPPT Jalankan 'Pilot Plan' untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

Rilis
Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Whats New
Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

Rilis
Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Whats New
OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

Whats New
470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Whats New
RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

Whats New
Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Whats New
Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X