Talangi Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat Bagi Tugas dengan Pemda

Kompas.com - 14/05/2020, 16:31 WIB
Logo BPJS Kesehatan Dok. BPJS KesehatanLogo BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Kkeuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran subsidi iuran seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Awalnya, tanggung jawab pembayaran iuran peserta PBI terbagi atas dua bagian, yaitu PBI pusat dan PBI daerah atau PBI APBD.

Aturan mengenai perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020.

“Konsep nanti PBI itu hanya satu, yaitu PBI Pusat tidak ada PBI daerah. Jadi sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) yang 40 persen dari penduduk ekonomi terbawah di Indonesia. Semua dibiayai pemerintah," ungkap Kunta dalam video conference, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Tolak Iuran BPJS Naik, Serikat Pekerja: Negara Wajib Lindungi Kesehatan Rakyat, Bukan Membebani

Kunta pun menjelaskan dengan adanya aturan baru ini, maka pemerintah pusat akan menanggung seluruh peserta PBI yang mencapai 133,5 juta jiwa.

Besaran iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp 42.000 per bulan. Menurut Kunta besaran inilah yang akan dibayar seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Sementara pemerintah menanggung seluruh iuran PBI, maka pemerintah daerah akan menanggung sebagian iuran peserta mandiri Kelas III.

Untuk peserta kelas III PBPU dan BP, iuran yang dibayar oleh peserta hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp 25.500 per orang per bulan, sedangkan sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran.

Baca juga: Drama Iuran BPJS Kesehatan: Naik, Dibatalkan MA, lalu Dinaikkan Lagi

Untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta PBPU dan BP akan membayar sebesar Rp 35.000 per orang per bulan, sementara sebesar Rp 7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Namun, aturan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk membayar iuran peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp 35.000 per orang per bulan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Kembali Cetak Rekor, Ethereum Tembus Rp 61 Juta

Whats New
Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Chairul Tanjung Tambah Kepemilikan 635 Juta Lembar Saham di Garuda Indonesia

Whats New
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Kapan Dilanjutkan Lagi?

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Siap-siap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Bitcoin Dkk

Whats New
[POPULER MONEY]  Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

[POPULER MONEY] Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan | Biaya Vaksin Gotong Royong Rp 500.000

Whats New
Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Jack Ma Muncul Kembali di Depan Publik, Lakukan Kunjungan ke Markas Alibaba

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Gaji Ke-13 PNS Diterima Bulan Depan, Apakah Termasuk Tukin?

Whats New
BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

BUMN Ini Resmi Lanjutkan Mandat Sertifikasi Statutoria Kapal

Whats New
49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

49.682 Pekerja Migran Indonesia Pulang Kampung, Ini Langkah Pemerintah

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

[TREN WISATA KOMPASIANA] Rumah di Dua Wilayah Negara | Pesona Kota Pergudangan di Hamburg | Cerita Misteri Gunung Lokon

Rilis
Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Sandiaga Uno Bakal Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun Dalam Waktu Dekat

Whats New
Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Perempuan yang Miliki Balita Lebih Sulit Mencari Pekerjaan dan Berkarir?

Work Smart
Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Pataka Beberkan 3 Potensi Penyelewengan Pelaksanaan Program di Sektor Pertanian

Whats New
[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

[TREN LYFE KOMPASIANA] Kepribadian di Dunia Nyata dan di Media Sosial | Love Language dan Teori Give and Take | Bakso, Lirikan Pebisnis Kuliner Sepanjang Zaman!

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X