BP2MI: Pengiriman Pekerja Migran Ilegal adalah Bisnis "Hitam" Besar

Kompas.com - 14/05/2020, 19:11 WIB
Ilustrasi pekerja. shutterstockIlustrasi pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pengiriman pekerja migran ilegal adalah bisnis besar dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya.

Dia mengaku paham betul komplotan dan kekuatan mana, kelompok pemilik modal siapa, serta kongsi siapa yang harus dihadapi BP2MI untuk menyejahterakan pekerja migran.

"Karenanya pada serah terima jabatan saya mengajak untuk menyatakan perang terhadap indikasi pengiriman pekerja migran ilegal. Saya tahu persis komplotan dan kekuatan mana, dan mereka saat ini mengenakan atribut tim dan institusi mana, saya paham persis," kata Benny dalam konferensi video, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Ingin Selesaikan Masalah ABK, Menteri Edhy Siapkan 2 Opsi

Benny menuturkan, akar masalah dari banyaknya kejadian pembudakan pekerja migran adalah pengiriman pekerja imigran ilegal. Bila diperbaiki dengan tata kelola yang baik, dia optimistis pekerja migran ilegal semakin surut.

"Meski kita tahu persis pengiriman Ini adalah bisnis besar sehingga kita paham siapa yang terlibat didalamnya. Tapi persoalannya adalah negara dirugikan dan mereka yang berangkat adalah mereka yang akhirnya tidak masuk dalam radar perlindungan negara. Ini tugas besar kita bersama," ujar Benny.

Menurutnya, negara perlu hadir untuk mengibarkan bendera merah putih di atas pekerja migran ketimbang bendera perusahaan maupun bendera pemilik modal manapun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal China yang belum lama ini terjadi, BP2MI mengaku telah bertemu langsung dengan 14 ABK tersebut. Benny bilang, pihaknya berbicara banyak tentang perlakuan tidak adil apa saja yang telah didapat oleh ABK tersebut.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Mei Ini Regulasi Perlindungan ABK RI Rampung

Menindaklanjuti hal itu, dia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melayangkan nota protes ke Pemerintah China dan menyelidiki kasus lebih lanjut.

"Kepada Kementerian Ketenagakerjaan kami meminta diproses kapal Long Xing dianggap sebagai mitra bermasalah. Kami merasa ini jadi konsen kita untuk berbenah terhadap tata kelola pekerja migran, termasuk ABK di dalamnya," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X