BI: Kuartal I 2020, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 5.796 Triliun

Kemudian, sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,5 persen).

ULN swasta menurut BI, tren perlambatannya masih berlanjut. Posisi akhir kuartal I 2020 ULN swasta tumbuh 4,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 6,6 persen (yoy).

"Perkembangan ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan dan melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan," jelas BI.

Baca juga: Per November 2019, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.499 Triliun

Pada akhir kuartal I 2020, ULN lembaga keuangan terkontraksi -2,3 persen (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,6 persen (yoy).

ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga tumbuh melambat dari 7,6 persen (yoy) pada kuartal IV 2019 menjadi 6,7 persen (yoy) pada kuartal I 2020.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,7 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

BI juga berpendapat, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Baca juga: Ekonom: Utang Luar Negeri Indonesia Masih Aman

 Kondisi tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I 2020 sebesar 34,5 persen, turun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar bank sentral.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tulis BI.