Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19, Besaran THR Tetap Mengacu ke Upah Lama

Kompas.com - 17/05/2020, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Lewat akun Instagram resminya @kemnaker, Kemenaker menampung berbagai pertanyaan warganet seputar SE Edaran (SE) Menaker terkait THR tersebut. Salah satunya terkait dengan acuan pembayaran THR.

Adanya SE Menaker soal THR membuka peluang perusahaan dan pekerja menyepakati penurunan upah selama pandemi Covid-19. Lantas apakah besaran pembayaran THR harus mengacu kepada upah baru hasil kesepatan kedua pihak tersebut?.

Baca juga: Imbas Corona, Garuda Indonesia Rumahkan 800 Karyawan Kontraknya

Kemenaker mengatakan, pembayaran THR harus tetap mengacu kepada upah lama.

"Dasar perhitungannya adalah upah sebelum perusahaan melakukan kebijakan penurunan upah. Alasannya, kondisi pandemi Covid-19 ini adalah kondisi khusus yang sifatnya sementara sehingga kesepakatan penurunan upah juga bersifat sementara atau tidak permanen," jelas Kemenaker di akun Instagram resminya, Minggu (17/5/2020).

"Sementara itu, kewajiban pemberian THR telah ada sejak awal perusahaan dimana dasar perhitungannya menggunakan upah yang sudah diperjanjikan sebelum terjadi pandemi," lanjut Kemenaker.

Selain itu Kemenaker juga menjelaskan bahwa SE Menaker soal THR tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja, namun seluruh Indonesia.

Kemenaker menegaskan bagi perusahaan yang mampu tetap harus membayarkan penuh THR pekerja/buruhnya.

Baca juga: Bank Dunia Kucurkan Pinjaman 700 Juta Dollar AS untuk Indonesia

"Penahapan atau penundaan pembayaran THR hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang tidak mampu membayar THR 2020 sesuai waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan," tulis Kemenaker.

Ukuran ketidakmampuan perusahaan membayar THR harus menunjukkan kondisi laporan keuangan internal perusahaan yang menurun dan merugi kepada perwakilan serikat pekerja/buruh. Syarat lainnya, perjanjian tertulis antara pekerja dengan pengusaha dan dilaporkan kepada Disnaker kabupaten/kota.

Perusahaan pun ditegaskan tidak boleh menghilangkan hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR dan juga tidak mengurangi besaran THR yang seharusnya diterima.

Kemnaker juga mempertegas pengusaha dan pekerja/buruh tidak dapat meniadakan denda keterlambatan pembayaran THR.

Baca juga: PSBB Dibuka, Karyawan BUMN di Bawah 45 Tahun Diizinkan Masuk Kantor 25 Mei

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Whats New
Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Whats New
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Whats New
Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Whats New
Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Whats New
Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+