Sederet Sanksi Bagi Perusahaan yang Mangkir Bayar THR Karyawan

Kompas.com - 18/05/2020, 10:23 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) keagamaan ke karyawan secara tepat waktu.

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangannya seperti dikutip Senin (18/5/2020).

Ida menjelaskan, THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga: Telanjur Di-PHK, Apakah Pekerja Berhak Dapat THR dari Perusahaan?

Berdasarkan regulasi yang berlaku, sanksi bagi perusahaan yang mangkir membayar THR meliputi:

  • Teguran tertulis
  • pembatalan kegiatan usaha
  • Pemberhentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
  • Pembekuan kegiatan usaha

Sementara untuk keterlambatan pembayaran THR kepada pekerja, pengusaha akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Selain itu, denda yang dibayarkan pengusaha tidak mengurangi besaran THR yang harus dibayarkan ke pekerja.

" Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tutur Ida.

Baca juga: Pengusaha Apresiasi Aturan Pembayaran THR Bisa Dicicil

THR bisa dicicil

Sebelumnya, Ida juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Tahun Jadi Presiden AS, Pendapatan Trump Rp 22,4 Triliun

Empat Tahun Jadi Presiden AS, Pendapatan Trump Rp 22,4 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan BCA soal Nasabah yang Dipenjara | Kekayaan Anak-Menantu Jokowi

[POPULER MONEY] Penjelasan BCA soal Nasabah yang Dipenjara | Kekayaan Anak-Menantu Jokowi

Whats New
Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Whats New
Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Whats New
Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Whats New
Investor Pemula, Hati-hati Fenomena 'Pompom' Saham

Investor Pemula, Hati-hati Fenomena "Pompom" Saham

Whats New
Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Earn Smart
Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X