Pemerintah Ditagih Bayar Dana Pembebasan Lahan Rp 13,09 Triliun

Kompas.com - 18/05/2020, 14:00 WIB
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol akses Serpong - Kunciran sepanjang 11,20 km di Kawasan Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (02/02/2018). Jalan tol  ini merupakan bagian dari jaringan Tol JORR 2 yang nantinya akan menghubungkan Bandara Soekarno Hatta hingga Bitung Tangerang dan diharapkan mampu memecahkan penumpukan serta kemacetan yang ada di tol dalam kota maupun tol JORR. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIPekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol akses Serpong - Kunciran sepanjang 11,20 km di Kawasan Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (02/02/2018). Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Tol JORR 2 yang nantinya akan menghubungkan Bandara Soekarno Hatta hingga Bitung Tangerang dan diharapkan mampu memecahkan penumpukan serta kemacetan yang ada di tol dalam kota maupun tol JORR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera membayar dana talangan tanah (DTT) kepada badan usaha jalan tol (BUJT). Pandemi virus corona menyebabkan kinerja BUJT tersendat, pencairan dana talangan pembebasan tanah bisa membantu arus kas.

Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menyatakan secara intensif terus berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan terobosan solusi terbaik untuk membantu arus kas para BUJT.

Banyak BUJT yang sudah melakukan pembebasan lahan untuk proyek infrastrktur tapi DTT masih tertahan. Berdasarkan data ATI, total outstanding atau DTT yang belum dibayarkan sebesar Rp 13,09 triliun.

Baca juga: Pegawai BUMN Masuk Kantor Tunggu Keputusan Menkes dan Gugus Tugas

"Kami mendapat informasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membahasnya dengan Komisi XI DPR RI dan akan mendukung BUMN yang telah membantu proses pengadaan tanah di proyek proyek strategis nasional melalui mekanisme DTT," ujar Sekjen ATI Krist Ade Sudiyono kepada kontan.co.id, Minggu (17/5).

Menurutnya, jika informasi tersebut benar pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,2 triliun dalam rangka pembayaran DTT. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah ini dan berharap dapat direalisasikan segera.

"Semoga, terbitnya PP No. 23 tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodasi terobosan terobosan baru dalam mekanisme pembayaran DTT dan percepatan prosesnya," lanjutnya. (Sugeng Adji Soenarso | Adi Wikanto)

Baca juga: Dahlan Iskan: Saya Kurang Setuju BUMN Menjadi Dominan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah ditagih bayar dana pembebasan lahan Rp 13,09 triliun



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X