Defisit APBN 2020 Bakal Tembus Rp 1.028,5 Triliun

Kompas.com - 18/05/2020, 15:24 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN 2020) bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 1.028,6 triliun.

"Karena itu APBN defisit Rp 1.028,6 triliun atau 6,72 persen dalam rangka menalangi dan mendorong perekonomian agar bertahan di tengah tekanan Covid-19 dan itu diharap bisa pulih lagi," ujar Sri Mulyani saat menggelar video conference, Senin (18/5/2020).

Defisit tersebut lebih besar dari besaran defisit yang dipatok pemerintah melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Baca juga: Kelas Menengah-Atas akan Dapat Insentif dari Pemerintah Rp 25 Triliun

Di dalam Perpres tersebut, besaran defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB atau berada di ksiaran Rp 853 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit disebabkan oleh penambahan belanja negara yang meliputi tambahan untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM serta perpanjangan diskon tarif listrik hingga bantuan sosial.

Secara lebih rinci, Bendahara Negara itu menyampaikan pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp 1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 286,6 triliun.

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp 2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp 1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp 760,7 triliun, dari sebelumnya Rp 762,2 triliun.

Baca juga: Dahlan Iskan: Saya Kurang Setuju BUMN Menjadi Dominan

"Untuk bisa mendanai defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," kata Sri Mulyani.

Peningkatan belanja di antaranya disebabkan oleh peningkatan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain berupa subsisi bunga UMKM dengan alokasi anggaran Rp 34,2 triliun, diskon tarif listrik yang diperpanjang hingga September dengan alokasi anggaran mencapai Rp 6,9 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp 19,62 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp 25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp 32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp 94,23 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Nilai Pandemi Covid-19 Adalah Ujian Generasi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Work Smart
Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Whats New
Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Musk Hilang Rp 378 Triliun

Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Mau Ubah Gaya Hidup Jadi 'Less is More'? Begini Cara Memulainya

Mau Ubah Gaya Hidup Jadi "Less is More"? Begini Cara Memulainya

Earn Smart
[POPULER MONEY]  Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

[POPULER MONEY] Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

Whats New
Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Earn Smart
Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X