Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Batasi Akses Netflix dkk Jika Tak Bayar PPN

Kompas.com - 18/05/2020, 20:22 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menarik pajak produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri.

Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020.

Per 1 Juli 2020 mendatang, pengguna aplikasi streaming baik musik maupun film seperti Netflix, Spotify, Amazon hingga penyedia jasa video conference Zoom bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Baca juga: Sah, Sri Mulyani Bakal Pajaki Amazon hingga Netflix mulai 1 Juli

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo pun mengatakan, untuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh pemerintah tidak mematuhi aturan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN maka akan dikenai sanksi pembatasan akses.

Namun demikian, pihaknya masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut.

"Untuk sanksi nanti ada satu PMK lagi, ada di Perppu sebetulnya, kalau di Perppu dikatakan kalau PMSE tidak mematuhi aturan akan ada sanksi pembatasan akses," jelas Suryo dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Lebih lanjut Suryo menjelaskan, pemberlakuan aturan penarikan PPN pada 1 Juli lantaran pihaknya memberi waktu kepada PMSE. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga masih dalam proses untuk menyesuaikan sistem.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kesetaraan (level playing field) bagi semua pelaku usaha, utamanya, antara pelaku di dalam ataupun luar negeri, dan antara usaha konvensional ataupun digital.

Baca juga: Netflix Akui Indonesia Pasar Besar Video on Demand

Pengenaan pajak juga mampu meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak Covid-19.

"Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan game digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama dengan yang telah dikenai PPN," papar Hestu.

Hestu bilang, pengenaan pajak pelaku usaha PMSE akan ditunjuk oleh Sri Mulyani melalui DJP sebagai pemungut PPN.

Pelaku usaha PMSE yang ditarik pajaknya memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Whats New
Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Whats New
Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Whats New
Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Whats New
Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Smartpreneur
OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

Whats New
Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Whats New
Serba Salah Kelas Menengah

Serba Salah Kelas Menengah

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah dan 'Capital Outflow', Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Dibayangi Pelemahan Rupiah dan "Capital Outflow", Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Whats New
[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

Whats New
Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Whats New
Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com