Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Iuran 132,6 Juta peserta BPJS Kesehatan Digratiskan Pemerintah

Kompas.com - 20/05/2020, 14:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi 132,6 juta orang, yang terdiri dari 96,5 juta jiwa ditanggung pemerintah pusat dan 36 juta dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Jumlah 132,6 juta tersebut adalah peserta dengan kategori Penerima Bantuan Iuran dengan iuran yang setara kelas III BPJS Kesehatan yang iurannya sebesar Rp 42.000. Hal ini sejalan dengan best practice sistem jaminan sosial di dunia dimana negara menanggung sampai dengan 40 persen penduduknya yang berada pada lapisan terbawah.

Sementara itu, total peserta BPJS Kesehatan per April 2020 adalah sebesar 222,9 juta jiwa.

Untuk diketahui, peserta BPJS Kesehatan terdiri dari dua bagian besar yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI.

Baca juga: BPJS Kesehatan, Badan Nirlaba yang Terus Dirundung Defisit Sejak 2014

Untuk peserta BPJS Non PBI di bagi lagi menjadi 2 kategori, yakni peserta BPJS Mandiri dan peserta BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU). Peserta BPJS Mandiri mencakup golongan bukan pekerja (BP) dan golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, pemerintah juga memberikan subsidi kepada Pekerja Mandiri dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menjadi peserta Kelas 3.

Subsidi tersebut sejumlah Rp 16.500/orang sehingga peserta kelas 3 tidak mengalami kenaikan iuran, tetap per bulan sejumlah Rp 25.500/orang. Jumlah katehori ini tercatat sebanyak 21,6 juta jiwa.

Sedangkan peserta BPJS PPU merupakan golongan pekerja penerima upah, baik yang bekerja di sebuah perusahaan, maupun PNS/TNI/Polri. Untuk pekerja penerima upah, iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tujuan kenaikan iuran BPJS yang terbaru adalah untuk memperbaiki struktur iuran dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi defisit dalam pelaksanaan JKN selama ini. Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Kondisi Ekonomi 2023, Jokowi Optimistis Tapi Tetap Waspada dan Hati-hati

Whats New
Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Visa dan Bank UOB Umumkan 2 Pemenang Grand Prize Nonton Piala Dunia di Qatar

Whats New
Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Luhut Pastikan Masyarakat yang Membeli Motor Listrik Akan Dapat Subsidi Rp 6,5 Juta

Whats New
Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Menghitung Konversi Ton ke Kuintal

Whats New
Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Jokowi Ingatkan Hati-hati ke Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi, Ada Apa?

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Mendag Zulhas Pastikan Stok Cabai Aman, walau Harga Naik Sedikit

Whats New
Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Cara Mengidentifikasi Saham dalam Papan Ekonomi Baru yang Bakal Segara Meluncur

Whats New
Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Whats New
BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

BPS Pastikan Stok Beras Surplus, Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

IHSG Sesi I Ditutup Menguat, Saham Sektor Teknologi Masih Tertekan

Whats New
Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf

Whats New
RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Whats New
Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Apa Nama Mata Uang Negara Uni Emirat Arab?

Earn Smart
Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Efisiensi Energi, Cara Ampuh Pangkas Biaya dan Kurangi Emisi Karbon bagi Industri

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.