Kompas.com - 21/05/2020, 19:30 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah belum berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia.

Tapi, pemerintah berencana akan menyesuaikan penerapan PSBB tersebut.

“Jadi tidaklah tepat jika dikatakan pemerintah tiba-tiba saja ingin melonggarkan pembatasan sosial. Sampai hari ini pemerintah belum menyatakan akan ada pelonggaran pembatasan sosial. Kita melakukan penyesuaian pembatasan sosial,” kata Suharso saat teleconference dengan wartawan, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Besok, Bank Mandiri Tetap Buka

Suharso menambahkan, penyesuaian PSBB tersebut bisa saja dilakukan di 124 kabupaten dan kota yang masuk kategori zona hijau. Adapun daerah yang masuk kategori zona hijau, yakni daerah yang belum ada laporan kasus positif Covid-19 di sana.

“Tetapi kapan dan bagaimana cara kita memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang tetap,” kata Suharso.

Suharso menjelaskan, penyesuaian PSBB di beberapa daerah tersebut tak akan dilakukan secara langsung. Nantinya, kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penyesuaian nanti dalam sifatnya mengurangi pembatasan sosial itu akan dilakukan secara bertahap, ada fase-fasenya, ada juga zona-zona-nya atau ada fase dan zona. Kemudian tentu akan dilakukan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, disiplin dan pengawasan oleh aparat,” ucap dia.

Baca juga: Pegawai BUMN dan PNS Masuk 22 Mei, BI dan BEI Libur

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, 124 kabupaten dan kota itu tergolong daerah hijau lantaran belum ada laporan kasus positif Covid-19 di sana.

Kendati demikian, Doni mengatakan, Gugus Tugas tetap akan memantau 124 daerah tersebut sebelum mengizinkan adanya pelonggaran pembatasan sosial di sana.

Doni menambahkan 124 kabupaten dan kota ini sebagian berada di wilayah kepulauan.

Baca juga: H-4 Lebaran, 4.003 Kendaraan Diminta Putar Balik dari Tol Cikampek

Sehingga, pemerintah menilai terjamin keamanannya bila dilonggarkan pembatasan sosialnya meskipun tetap harus dikontrol ketat.

"Saya sebutkan saja pertama Aceh ada 14 kabupaten kota, Banten 1, Bengkulu 1, Gorontalo 1, Jambi 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Kepulauan Riau 4, Lampung 5, Maluku 6, dan Maluku Utara 5," ujar Doni.

"NTT 15, Papua 18, Papua Barat 6, Riau 2, Sulawesi Barat 1, Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 5, Sulawesi Utara 5, Sumatera Barat 2, Sumatera Selatan 5, dan Sumatera Utara 16," tutur Doni.

Baca juga: Jelang Lebaran, KKP Tangkap Lagi 2 Kapal Maling Ikan di Natuna



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Whats New
Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Rilis
Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

Whats New
BBKP Tunda Rights Issue, Kenapa?

BBKP Tunda Rights Issue, Kenapa?

Whats New
Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Whats New
Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Whats New
Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Whats New
8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

Whats New
Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.