Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Dinilai Tidak Berpihak pada Koperasi

Kompas.com - 22/05/2020, 18:52 WIB
Pedagang kaki lima berjalan di dekat mural bertema pencegahaan penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jakarta, Rabu (01/04) ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPedagang kaki lima berjalan di dekat mural bertema pencegahaan penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jakarta, Rabu (01/04)

KOMPAS.com - Nasari Group menyayangkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) untuk koperasi tidak signifikan.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran PEN Rp 641 triliun sesuai PP No. 23 tahun 2020.

“ Yang jadi pertanyaan besar adalah alokasi dana bagi koperasi hanya Rp 500 miliar dan hanya bentuk subsidi bunga,” kata Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nasari Syariah, Chandra Vokav Saritua, dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/5/2020).

Baca juga: Ini Skenario Terberat Perekonomian RI Akibat Covid-19 Versi Sri Mulyani

Ia menjelaskan, 80 persen pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dan pekerja informal yang berjumlah 130 juta orang masuk kategori non bankable.

“Mereka tidak dapat dijangkau bank. Koperasilah yang selama ini menjadi wadah mereka, mengapa koperasi dapat alokasi dana amat kecil? Bentuknya hanya subsidi bunga pula, padahal total jumlah koperasi di Indonesia saja sampai 126.000 unit dan anggotanya lebih dari 22 juta orang," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan alokasi dana PEN bagi 2 BUMN yakni Pertamina dan PLN yang mencapai Rp 90 triliun.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 148 Triliun untuk BUMN, Menkeu Bakal Libatkan KPK?

"Jadi tunjukkan keberpihakan yang konkrit pada koperasi dan ekonomi kerakyatan, janganlah pemerintah hanya lip service. Apabila alokasi PEN bagi BUMN tidak bisa dikoreksi lagi, gerakan koperasi meminta komitmen BUMN agar prioritaskan Dan perbesar alokasi dana peruntukkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diberikan kepada koperasi sesuai amanat UU BUMN No.19 tahun 2003 pada pasal 88," kata dia.

Wakil Ketua KSP Nasari Frans Meroga Panggabean menambahkan, Nasari Group berharap pemerintah DKI Jakarta tidak lagi memperpanjang PSBB.

“Mari kita siap masuk kondisi new normal. Bisa dilihat di sini, pembagian makanan berbuka puasa, biarpun melibatkan banyak orang tapi tetap tertib patuhi protokol kesehatan, ini bisa jadi contoh sebagai new normal,” katanya.

Frans mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan Pembatasan Bepergian Keluar dan Masuk Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 47 pada 14 Mei 2020.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X