Menurut Sandiaga Uno, Begini Seharusnya Tahapan New Normal Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Sandiaga Uno memaparkan pendapatnya mengenai pemberlakukan konsep normal yang baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sandiaga mengatakan, di masa-masa krisis seperti saat ini, pemerintah Indonesia berada di dalam kondisi yang sulit. Berbagai kebijakan yang diambil bagaikan buah simalakama.

Pasalnya, dengan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kegiatan sosial ekonomi masyarakat terhenti, yang mengorbankan banyak lapangan kerja serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Baca juga: Sandiaga: Ekonomi Bisa Dinego, Nyawa Rakyat Tak Ada Ruang Perdebatan!

Di sisi lain, jika pemerintah memutuskan untuk melonggarkan PSBB, maka harus berhadapan dengan risiko kondisi kesehatan masyarakat.

"Ini memang menjadi buah simalakama bagi para pembuat kebijakan yang sangat strategis, kebijakan publik. Tapi buat saya simpel, semua kebijakan harus berbasis data. Data yang kali ini harus digunakan, yang menjadi landasan adalah data-data dari tim medis, tenaga kesehatan, dokter, atau ahli yang menyatakan kita sudah bisa melewati masa-masa kritis atau masa-masa puncak sehinga bisa melakukan relaksasi," papar Sandiaga dalam video conference, Jumat (23/5/2020) malam.

Adapun berdasarkan kajian yang dia buat bersama tim Sandinomics, Sandiaga mengatakan jika memang pemerintah ingin melakukan relaksasi PSBB sektor yang harus pertama kali mendapat perhatian dan diberi dorongan untuk dibuka adalah sektor yang mendorong masyarakat untuk berbelanja.

Namun demikian sebut dia, bukan pusat-pusat perbelanjaan besar yang lebih dahulu dilonggarkan pembatasannya, tetapi UMKM. Pasalnya, sektor yang paling pertama terdampak krisis yang disebabkan oleh pandemi tahun ini adalah sektor UMKM.

"Di Juni kita fokus utama UMKM, yang pertama bisa dibuka adalah yang berkaitan dengan shopping khususnya UMKM ya, bukan mal," kata Sandiaga.

Baca juga: Simak, 2 Langkah agar Bisnis Bertahan di Tengah Kondisi New Normal

Pada saat yang bersamaan pemerintah bisa pula membuka sekolah dan perkantoran, namun dengan penerapan peraturan instruksi kesehatan yang ketat.

Berikutnya, di bulan Juli kunjungan kesehatan atau doctor visit sudah bisa dilakukan. Hal tersebut diperlukan lantaran banyak penyakit lain selama masa pandemi yang tidak benar-benar tertangani.

Baru kemudian Agustus, sektor transportasi bisa mulai dibuka. Terakhir, perjalanan udara bisa kembali dilonggarkan jika memang di masing-masing tahapan bisa berjalan secara lancar dan tidak ada ledakan kasus Covid-19 baru.

"Namun ini kami masih terus melakukan simulasi dengan beberapa forecasting model dan masing akan terus berubah tergantung pertimbangan risiko kesehatan masyarakatnya. Namun jika semakin bisa kita kurangi risiko kesehatan masyarakat semakin awal, maka yang akan mengambil tempat lebih dulu (untuk dilonggarkan batasannya) adalah yang berkaitan dengan dampak ekonomi terbesar," ucap Sandiaga.

Baca juga: Ini Syarat Agar Daerah Bisa Longgarkan PSBB