Sederet Hukuman bagi PNS yang Ketahuan Mudik Saat Lebaran

Kompas.com - 24/05/2020, 10:23 WIB
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMISejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz
  • Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  • Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  • Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada
    unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

    Baca juga: Pegawai BUMN dan PNS Masuk 22 Mei, BI dan BEI Libur

    Kemudian jika dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

    Apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut harus mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam SE tersebut ditegaskan, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

    Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia.

    Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR bagi Pensiunan PNS dan TNI-Polri

    Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
    Daftarkan email

    Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    Sanksi bagi PNS yang nekat mudik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    Berikut sederet sanksi berat bagi PNS yang nekat mudik di tengah upaya penanggulangan virus corona atau Covid-19:

    • Penundaan kenaikan gaji berkala
    • Penundaan kenaikan pangkat
    • Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun
    • Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun
    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    • Pembebasan jabatan atau dicopot dari jabatannya

    Halaman:


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

    [POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

    Whats New
    Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

    Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

    Whats New
    Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

    Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

    Rilis
    Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

    Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

    Rilis
    Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

    Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

    Whats New
    13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

    13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

    Whats New
    RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

    RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

    Whats New
    Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

    Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

    Whats New
    Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

    Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

    Whats New
    Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

    Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

    Rilis
    Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

    Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

    Whats New
    Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

    Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

    Whats New
    Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

    Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

    Whats New
    Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

    Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

    Whats New
    Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

    Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X