Sederet Hukuman bagi PNS yang Ketahuan Mudik Saat Lebaran

Kompas.com - 24/05/2020, 10:23 WIB
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMISejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti simulasi gerakan cuci tangan pada sosialisasi pencegahan virus Corona lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran kepada tenaga pendidik tentang gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) karena Pemprov Jabar telah menetapkan wilayah Jabar siaga satu. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama masih ada pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Aturan PNS dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik dirilis untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

Dikutip dari keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Minggu (24/5/2020), Kepala BKN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. 

SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Baca juga: Usai Corona, Sri Mulyani Bebaskan PNS Kemenkeu Kerja dari Mana Saja, Ini Syaratnya

Aturan ini juga menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut yakni sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melalui SE tersebut, seluruh PPK instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN khususnya terkait dengan pergerakan atau
kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik.

SE tersebut juga meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Baca juga: Diperpanjang Lagi, PNS Kerja dari Rumah Totalnya Jadi 3 Bulan

Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, dalam SE ini jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

  • Kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  • Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
  • Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada
unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

Baca juga: Pegawai BUMN dan PNS Masuk 22 Mei, BI dan BEI Libur

Kemudian jika dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut harus mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

ASN juga tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam SE tersebut ditegaskan, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia.

Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR bagi Pensiunan PNS dan TNI-Polri

Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sanksi bagi PNS yang nekat mudik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berikut sederet sanksi berat bagi PNS yang nekat mudik di tengah upaya penanggulangan virus corona atau Covid-19:

  • Penundaan kenaikan gaji berkala
  • Penundaan kenaikan pangkat
  • Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun
  • Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun
  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  • Pembebasan jabatan atau dicopot dari jabatannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins 'Gish'

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins "Gish"

Rilis
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Work Smart
Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Whats New
Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Whats New
Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Earn Smart
Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Smartpreneur
Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Whats New
IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

Whats New
UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

Whats New
Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Whats New
Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Whats New
Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Smartpreneur
Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Whats New
Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Smartpreneur
Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X