Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terdampak Covid-19, Lufthansa Disuntik Rp 144 Triliun oleh Pemerintah Jerman

Kompas.com - 26/05/2020, 06:49 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

Sumber CNN

BERLIN, KOMPAS.com - Maskapai penerbangan Lufthansa dan pemerintah Jerman telah menyelesaikan keputusan terkait dana talangan sebesar 9,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 144,06 triliun (kurs Rp 14.700).

Dikutip dari CNN, negosiasi terkait dana talangan tersebut telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir secara intensif untuk menyelamatkan salah satu maskapai terkemuka di Eropa tersebut.

Dana penyelamatan itu bakal membuat pemerintah Jerman memiliki 20 persen saham dari grup Lufthansa, yang memiliki maskapai tak hanya di Jerman, namun juga di Austria, Swiss, serta Belgia dan dua kursi pada jajaran dewan pengawas perusahaan.

Baca juga: Kemenhub Investigasi Maskapai yang Diduga Langgar Batasan Jumlah Penumpang

Dalam keterangan tertulisnya, Lufthansa mengatakan Anggaran Stabilisasi Ekonomi Federal Jerman yang digunakan untuk membantu perusahaan yang terpukul pandemi virus corona telah menyetujui paket stabilisasi yang sebelumnya sempat diajukan oleh pejabat eksekutif perusahaan.

Pada tahap awal, pemerintah menyuntikkan dana sebesar 6,2 miliar dollar AS kepada perusahaan dengan imbal hasil mulai dari 4 persen tahun ini dan berikutnya sebelum akhirnya terus meningkat.

Selain itu, paket dana talangan dari pemerintah tersebut juga mencakup fasilitas kredit dalam waktu tiga tahun hingga 3,3 miliar dollar AS yang sebagian besar akan datang dari bank pembangunan pelat merah Jerman KfW.

Sebagai tambaha, pemerintah juga akan mengakuisis 20 persen saham di Lufthansa di harga 2,79 dollar AS per lembar saham atau sekitar 327 miliar juta dollar AS.

Baca juga: CEO Boeing Prediksi Satu Maskapai AS Bakal Gulung Tikar akibat Corona

Pemerintah Jerman pun memiliki opsi untuk meningkatkan kepemilikannya menjadi 25 persen plus satu lembar saham yang memungkinkan untuk mencegah adanya pengambilalihan.

Pemerintah pun sepakat untuk menjual seluruh sahamnya di akhir 2023, tergantung pembayaran penuh dari investasi yang dilakukan pemerintah ke perusahaan sebesar 6,2 miliar dollar AS serta harga saham disepakati bakal dibayarkan di atas harga pembelian.

Halaman:
Sumber CNN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com