Erick Thohir: 86 Persen BUMN Siap Hadapi New Normal

Kompas.com - 26/05/2020, 16:23 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah siap kembali beroperasi dengan menerapkan protokol normal baru atau new normal.

"Dari hasil mapping kita 86 persen BUMN siap," kata Menteri BUMN Erick Thohir, dalam diskusi virtual, Selasa (26/5/2020).

Erick mengakui, saat ini masih ada BUMN yang belum siap menerapkan protokol new normal. Oleh karenanya, saat ini pihaknya tengah mendorong dan memfasilitasi kesiapan protokol new normal bagi perusahaan pelat merah yang belum siap.

"Supaya enggak bikin blunder di lapangan," ujar dia.

Baca juga: Erick Thohir: New Normal Akan Memakan Waktu 4-5 Bulan

Lebih lanjut mantan bos klub sepak bola Intermilan itu menjelaskan, pengoperasian BUMN dengan protokol new normal tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Sebab kata Erick, setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meski demikian, berbagai BUMN sudah mulai beroperasi secara bertahap, sekaligus melakukan penyesuaian sebelum PSBB resmi dihentikan.

"Kalau di DKI Jakarta tanggal 4 juni, Bali 28 Mei. BUMN kan ada di seluruh Indonesia, kita enggak mungkin nunggu setelah PSBB longgar, maka kita siapin dulu dari awal," tuturnya.

Baca juga: Gubernur BI Siap Gunakan Seluruh Instrumen untuk Pemulihan Ekonomi

Selain itu, menurutnya nantinya setiap BUMN akan menerapkan protokol BUMN yang berbeda-beda. Pasalnya, setiap BUMN memiliki model bisnis yang berbeda.

"Protokolnya juga masing-masing beda-beda, ada yang logistik, airport, pelabuhan dan lain-lain, tentu ini beda dengan bisnis BUMN tambang. Nah, tentu itulah kenapa kita mesti mapping dari awal," ucap dia.

Sebagai informasi, implementasi new normal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Aturan tersebut diterbitkan guna memfasilitasi perkantoran yang sebelumnya tidak beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Baca juga: Tolak Pembukaan Mal 5 Juni, YLKI: Terlalu Dini, Terlalu Gegabah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.