Erick Thohir: 86 Persen BUMN Siap Hadapi New Normal

Kompas.com - 26/05/2020, 16:23 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah siap kembali beroperasi dengan menerapkan protokol normal baru atau new normal.

"Dari hasil mapping kita 86 persen BUMN siap," kata Menteri BUMN Erick Thohir, dalam diskusi virtual, Selasa (26/5/2020).

Erick mengakui, saat ini masih ada BUMN yang belum siap menerapkan protokol new normal. Oleh karenanya, saat ini pihaknya tengah mendorong dan memfasilitasi kesiapan protokol new normal bagi perusahaan pelat merah yang belum siap.

"Supaya enggak bikin blunder di lapangan," ujar dia.

Baca juga: Erick Thohir: New Normal Akan Memakan Waktu 4-5 Bulan

Lebih lanjut mantan bos klub sepak bola Intermilan itu menjelaskan, pengoperasian BUMN dengan protokol new normal tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Sebab kata Erick, setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meski demikian, berbagai BUMN sudah mulai beroperasi secara bertahap, sekaligus melakukan penyesuaian sebelum PSBB resmi dihentikan.

"Kalau di DKI Jakarta tanggal 4 juni, Bali 28 Mei. BUMN kan ada di seluruh Indonesia, kita enggak mungkin nunggu setelah PSBB longgar, maka kita siapin dulu dari awal," tuturnya.

Baca juga: Gubernur BI Siap Gunakan Seluruh Instrumen untuk Pemulihan Ekonomi

Selain itu, menurutnya nantinya setiap BUMN akan menerapkan protokol BUMN yang berbeda-beda. Pasalnya, setiap BUMN memiliki model bisnis yang berbeda.

"Protokolnya juga masing-masing beda-beda, ada yang logistik, airport, pelabuhan dan lain-lain, tentu ini beda dengan bisnis BUMN tambang. Nah, tentu itulah kenapa kita mesti mapping dari awal," ucap dia.

Sebagai informasi, implementasi new normal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Aturan tersebut diterbitkan guna memfasilitasi perkantoran yang sebelumnya tidak beroperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Baca juga: Tolak Pembukaan Mal 5 Juni, YLKI: Terlalu Dini, Terlalu Gegabah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Whats New
Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Whats New
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Whats New
Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Whats New
Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Whats New
[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

Whats New
RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.