Proyek BUMN Tak Penuhi TDKN, Siap-siap Pejabatnya Dicopot

Kompas.com - 27/05/2020, 21:12 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019). Dok HUMAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bakal ada sanksi tegas terhadap kementerian, lembaga, dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara ( BUMN) yang dalam pembangunan atau belanja negaranya tak memanfaatkan komponen dalam negeri.

Hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai tingkat komponen dalam negeri ( TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek yang ada di BUMN khususnya di BUMN besar, PLN, Pertamina, dan BPH Migas itu besar sekali nilai proyeknya. Dan itu akan kami awasi secara detail bagi kementerian dan lembaga, khusus BUMN-BUMN besar tadi, kalau mereka tidak melakukan belanja terhadap proyeknya dari industri dalam negeri padahal industri dalam negerinya sudah siap, itu akan ada sanksi yang sangat tegas," katanya dalam halalbihalal virtual, Rabu (27/5/2020).

"Sanksi di pejabatnya, bukan perusahaannya, akan dicopot! Itu menjadi keputusan rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin Pak Menko Marves," lanjut Agus Gumiwang.

Baca juga: Sejarah TVRI, Penyiar Film G30S yang Sempat Jadi BUMN

Dalam rakortas yang berlangsung sehari sebelum Lebaran ini, lanjut Agus Gumiwang, wakil menteri BUMN yang hadir telah menyetujui sanksi tersebut.

"Karena secara umum, pimpinan perusahaan sudah berkomitmen tinggi terhadap TKDN, masalah biasanya ada di level bawah," ujarnya.

Dia mengatakan, negara membutuhkan penyerapan TKDN dari belanja kementerian dan lembaga serta proyek-proyek BUMN. Sebab, penyerapan TKDN merupakan bagian dari peningkatan permintaan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Jadi sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marves dalam rapat TKDN itu sehari sebelum Lebaran. Bahkan, kami sudah menuliskan surat kepada BPKP, kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN, yang masih belum melakukan compliance terhadap kewajiban TKDN," katanya.

Baca juga: Erick Thohir: 86 Persen BUMN Siap Hadapi New Normal



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Work Smart
Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Work Smart
Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Work Smart
Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Work Smart
Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Whats New
Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Work Smart
Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Whats New
Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

Rilis
Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Work Smart
Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Whats New
Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Whats New
Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Whats New
Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X