Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek BUMN Tak Penuhi TDKN, Siap-siap Pejabatnya Dicopot

Kompas.com - 27/05/2020, 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bakal ada sanksi tegas terhadap kementerian, lembaga, dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN) yang dalam pembangunan atau belanja negaranya tak memanfaatkan komponen dalam negeri.

Hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek yang ada di BUMN khususnya di BUMN besar, PLN, Pertamina, dan BPH Migas itu besar sekali nilai proyeknya. Dan itu akan kami awasi secara detail bagi kementerian dan lembaga, khusus BUMN-BUMN besar tadi, kalau mereka tidak melakukan belanja terhadap proyeknya dari industri dalam negeri padahal industri dalam negerinya sudah siap, itu akan ada sanksi yang sangat tegas," katanya dalam halalbihalal virtual, Rabu (27/5/2020).

"Sanksi di pejabatnya, bukan perusahaannya, akan dicopot! Itu menjadi keputusan rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin Pak Menko Marves," lanjut Agus Gumiwang.

Baca juga: Sejarah TVRI, Penyiar Film G30S yang Sempat Jadi BUMN

Dalam rakortas yang berlangsung sehari sebelum Lebaran ini, lanjut Agus Gumiwang, wakil menteri BUMN yang hadir telah menyetujui sanksi tersebut.

"Karena secara umum, pimpinan perusahaan sudah berkomitmen tinggi terhadap TKDN, masalah biasanya ada di level bawah," ujarnya.

Dia mengatakan, negara membutuhkan penyerapan TKDN dari belanja kementerian dan lembaga serta proyek-proyek BUMN. Sebab, penyerapan TKDN merupakan bagian dari peningkatan permintaan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Jadi sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marves dalam rapat TKDN itu sehari sebelum Lebaran. Bahkan, kami sudah menuliskan surat kepada BPKP, kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN, yang masih belum melakukan compliance terhadap kewajiban TKDN," katanya.

Baca juga: Erick Thohir: 86 Persen BUMN Siap Hadapi New Normal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Whats New
ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

Whats New
Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga 'Outsourcing' Jadi Karyawan

Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga "Outsourcing" Jadi Karyawan

Rilis
Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan 'Take Over' Rumah

Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan "Take Over" Rumah

Rilis
Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun 'Master Plan' Kawasan Industri

Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun "Master Plan" Kawasan Industri

Rilis
Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Whats New
Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Whats New
Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Whats New
Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Whats New
Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Whats New
Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Whats New
Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+