Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 1,24 Triliun, untuk Apa Saja?

Kompas.com - 28/05/2020, 16:57 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,24 triliun untuk stimulus mempertahankan perekonomian di sektor budidaya ikan dan perikanan tangkap selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

"Kami mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan APBN di 2020 dalam rangka penguatan nelayan tangkap dan nelayan sektor budidaya. Kami mengajukan anggaran tambahan Rp 1,24 triliun," kata Edhy dalam konferensi pers virtual rapat terbatas kabinet, Kamis (28/5/2020).

Adapun anggaran tambahan itu akan digunakan untuk bantuan nelayan sebesar Rp 413,27 miliar, bantuan pembudidaya Rp 406,55 miliar, bantuan pengolah dan pemasar Rp 36,7 miliar, bantuan petambak garam Rp 54,1 miliar, dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan Rp 106,48 miliar, serta pengawasan audit internal Rp 8 miliar.

Baca juga: Arus Balik, Ini Jumlah Kendaraan yang Sudah Menuju Jakarta

"Ini kami efisienkan, kami optimalkan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut itu nelayan sudah tidak ada lagi kesulitan akses masuk ke laut. Kemudian pembudidaya, kami melakukan bantuan-bantuan untuk benih dan indukan serta sarana prasarana berbudidaya," ujarnya.

Edhy juga meminta agar kedua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perikanan, yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus) diberikan tambahan modal Rp 1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Bendahara Keuangan Negara pun menyetujui permintaan Edhy.

Menurut Edhy, penyertaan modal negara kepada kedua perusahaan BUMN itu akan digunakan untuk membeli hasil produk budidaya dan perikanan tangkap termasuk pengolahan hasilnya.

"Kami juga minta penyertaan modal negara kepada BUMN-BUMN perikanan dalam hal ini Perindo dan Perinus. Alhamdulillah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN secara prinsip tidak masalah. Hanya Menteri Keuangan minta proposal teknisnya masing-masing sebesar Rp 500 miliar," ujarnya.

Baca juga: Mau Pinjam Uang dari Fintech di Tengah Covid-19? Perhatikan 4 Hal Ini



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-'ghosting' Mahasiswa

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Profesi Utama Jadi Selingan | Mengenal Female Wedding Photographer | Dosen Di-"ghosting" Mahasiswa

Rilis
Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Lolos Gelombang 12, Ini Langkah untuk Memulai Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Gelombang 13 Kartu Prakerja Bakal Dibuka Kamis Besok Pukul 12.00 WIB

Whats New
Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Kemenaker: Implementasi Program JKP Indonesia Lebih Cepat Dibanding Malaysia

Whats New
Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Whats New
Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X