Edhy Prabowo Ungkap Alasan Cabut Larangan Pemanfaatan Benih Lobster

Kompas.com - 28/05/2020, 18:44 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasan mencabut larangan pemanfaatan benih lobster lewat Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Komisi IV DPR tersebut saat bicara dalam seminar Fakultas Perikanan Universitas Lampung yang berlangsung secara virtual, Kamis (28/5/2020).

"Lima tahun sebelum jadi menteri, saya mendengar langsung keluhan masyarakat pesisir, dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang mengeluh (soal larangan pemanfaatan benih lobster) ke DPR," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Boleh Sambut “New Normal” dengan Belanja, Asalkan…

"Semangat awalnya sebenarnya saya ingin menghidupkan kembali lapangan kerja mereka," sambung Edhy.

Atas dasar itu, Ia kemudian membentuk tim dan melakukan kajian publik, kajian akademis serta melihat langsung ke lapangan.

Bahkan, Edhy juga melakukan pengecekan ke Unversitas Tasmania, tempat penelitan lobster di Australia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasilnya, dia menemukan adanya manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari komoditas lobster tanpa harus menghilangkan faktor keberlanjutannya.

Baca juga: Transaksi Meningkat, Sistem Gojek Aman?

 

"Ini lah yang semakin meyakinkan saya bahwa dalam rangka membangun industri lobster di Indonesia adalah keharusan dan suatu hal yang tepat. Memang ada kekhawatiran, makanya ada kontrol pengawasan komunikasi dua arah," kata dia.

Ia menyebut besarnya uang dari bisnis lobster. Kata Eddy, jika ada 100 juta benih lobster yang diambil oleh masyarakat dan dijual dengan harga Rp 5.000, maka akan muncul perputaran uang sebesar Rp 500 miliar.

"Hakekat peraturan ini sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Terbitkan Utang Rp 990,1 Triliun?

Syarat Ketat untuk Ekspor

Terkait beleid ekspor benih di Permen KP No. 12 Tahun 2020, politisi Partai Gerindra ini memastikan untuk mengutamakan aspek budidaya. Hal ini ditunjukkan melalui syarat ketat seperti sebelum mengekspor, siapapun harus melakukan budidaya terlebih dahulu.

Sementara untuk pembudidaya, juga mewajibkan mereka untuk melakukan restocking ke alam sebesar 2 persen dari hasil panennya.

"Ini aturan yang kita buat akan ada pemantauan dan pengawasan, setahun ada pemantauan dan evaluasi ke depan," tegas Edhy.

Baca juga: Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 1,24 Triliun, untuk Apa Saja?

Oleh sebab itu, dalam seminar virtual itu ia mengajak para mahasiswa Fakultas Perikanan untuk turut terlibat dalam melakukan pengawasan serta memberikan usulan di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, dengan banyaknya pengawasan dan masukan, jajarannya bisa menjadi lebih berhati-hati sekaligus memudahkan langkah dalam mengambil kebijakan, terutama di bidang budidaya.

Selain itu, Menteri Edhy juga membuka peluang bagi siapapun yang ingin terjun di komoditas lobster.

Meski begitu, ia memberikan catatan seperti, pelaku usaha harus bisa mempresentasikan sebaran lokasi pekerjaannya, jangkauan pelibatan nelayan, serta harga beli ke nelayan itu. 

"Ini sudah kita wujudkan dalam bentuk juknis, dalam waktu dekat akan ada peraturan pemerintah yang menetapkan ini menjadi PNBP di sektor kelautan dan perikanan," jelasnya.

Baca juga: Pendapatan Jeblok, AirAsia Indonesia Rumahkan 873 Karyawan



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir: Pak Luhut Orangnya Sangat Terbuka, Kalau Cuma Minta Klarifikasi Pasti 'Dijabanin'

Jubir: Pak Luhut Orangnya Sangat Terbuka, Kalau Cuma Minta Klarifikasi Pasti 'Dijabanin'

Whats New
Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Mangkir 2 Kali, Kuasa Hukum: Panggilannya Tak Sampai

Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Mangkir 2 Kali, Kuasa Hukum: Panggilannya Tak Sampai

Whats New
Gojek Kasih Diskon Tarif GoSend Hingga Rp 150.000

Gojek Kasih Diskon Tarif GoSend Hingga Rp 150.000

Whats New
Hingga Agustus 2021, Kredit BRI Tumbuh 5,9 Persen

Hingga Agustus 2021, Kredit BRI Tumbuh 5,9 Persen

Whats New
Suami Tidak Bekerja, Bagaimana Cara agar Keluarga Bertahan?

Suami Tidak Bekerja, Bagaimana Cara agar Keluarga Bertahan?

Work Smart
IHSG Menguat Tipis pada Penutupan Sesi I, Asing Borong BBRI, BUKA, ADRO

IHSG Menguat Tipis pada Penutupan Sesi I, Asing Borong BBRI, BUKA, ADRO

Whats New
Dipanggil Satgas, Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum

Dipanggil Satgas, Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum

Whats New
Mudah, Ini Cara Buat NPWP Online dari Handphone

Mudah, Ini Cara Buat NPWP Online dari Handphone

Whats New
Jadi Mitra PON XX Papua 2021, Telkom Berkomitmen Berikan Layanan Terbaik

Jadi Mitra PON XX Papua 2021, Telkom Berkomitmen Berikan Layanan Terbaik

Rilis
Pendiri Canva Jadi Perempuan di Bawah 40 Tahun Terkaya di Australia

Pendiri Canva Jadi Perempuan di Bawah 40 Tahun Terkaya di Australia

Whats New
BP Jamsostek Lepas Saham KRAS, ITMG, SIMP, dan Incar AALI dan LSIP

BP Jamsostek Lepas Saham KRAS, ITMG, SIMP, dan Incar AALI dan LSIP

Whats New
Masuki Masa Panen Jagung, Kementan Yakin Penuhi Kebutuhan Pakan Ternak

Masuki Masa Panen Jagung, Kementan Yakin Penuhi Kebutuhan Pakan Ternak

Rilis
Daftar Harga Sembako Hari Ini Jumat 24 September 2021 di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini Jumat 24 September 2021 di Jakarta

Whats New
Rights Issue BRI Terbesar di Asia Tenggara, Ajaib Sekuritas: Momentum Bersejarah untuk Investor Ritel

Rights Issue BRI Terbesar di Asia Tenggara, Ajaib Sekuritas: Momentum Bersejarah untuk Investor Ritel

Rilis
BUMN PTPN: Punya Lahan Luas, Korupsi, Terbelit Utang Rp 43 Triliun

BUMN PTPN: Punya Lahan Luas, Korupsi, Terbelit Utang Rp 43 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.