RI Perlu Ambil Kesempatan Tampung Relokasi Industri dari China

Kedua, infrastruktur untuk jaringan logistik yang masih kurang. Ketiga, investor asing enggan melirik Indonesia yang terkenal dengan birokrasi yang berlapis, salah satunya urusan perpajakan.

"Investor Jepang, misalnya, masih menganggap prosedur perpajakan di Indonesia cukup rumit," ujar Tauhid dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Sejumlah perubahan telah digagas pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai upaya untuk memangkas jalur birokrasi.

Namun, langkah reformasi struktural serupa belum ditemukan merata di lapisan birokrasi lain, sehingga investor dari luar negeri masih menemui hambatan di lapangan.

Baca juga: Meski Dapat Stimulus, 5 Perusahaan Jepang Enggan Eksodus dari China

Karena itu, pemerintah harus bisa menjawab kekhawatiran investor tersebut untuk menarik peluang investasi asing ini dengan cara memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.

Ini antara lain dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, memberikan fasilitas yang memudahkan investasi dan menawarkan insentif terkait perpajakan yang menarik, serta mengakselerasi reformasi birokrasi dan regulasi terkait penanaman modal.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya permodalan asing yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19.

Relokasi investasi dari China, yang sebagian besar di sektor manufaktur dipercaya dapat memperbaiki tren investasi yang selama ini didominasi sektor tersier dan sektor jasa.

Baca juga: Tesla Kantongi Pinjaman Rp 8,4 Triliun untuk Pabrik di China

Selain itu insentif yang tepat untuk industri manufaktur juga perlu dipertimbangkan. Insentif bagi investasi baiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industrinya untuk menjaga kesuksesan dan keberlangsungan investasi dalam jangka panjang.