Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Gertakan, Trump Serius Ancam Tutup Twitter dkk

Kompas.com - 29/05/2020, 11:35 WIB
Muhammad Idris

Penulis

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini memperkenalkan rancangan UU yang bisa membatalkan atau melemahkan UU lama yang selama ini melindungi perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Twitter dan Facebook.

Dilansir dari Reuters, Jumat (29/5/2020), beleid aturan baru itu nantinya akan mengatur platform media sosial yang kontennya menurut pemerintah dinilai sering kelewatan.

Beberapa waktu lalu, Trump sempat bersitegang dengan Twitter, lantaran cuitannya untuk pertamakalinya mendapat label cek fakta (fact-check) oleh platform tersebut.

Label cek fakta adalah sebuah peringatan agar pengguna mengecek fakta terlebih dahulu sebuah unggahan di Twitter terkait fakta kebenarannya.

Baca juga: Trump dan Rusia Bikin Harga Minyak Mentah Jatuh

Cuitan Trump yang ditandai Twitter yakni yang terkait dengan pemungutan suara yang bisa jadi sebab manipulasi pemilih dan dinilainya mengarah pada dugaan kecurangan.

Trump mengancam akan mengatur lebih ketat perusahaan-perusahaan media sosial, bahkan tak segan mengancam akan menutupnya dengan aturan yang baru nanti.

Trump berkeras ingin merevisi bahkan menghapus salah satu ketentuan di UU yang dikenal sebagai "Section 230" yang selama ini melindungi raksasa-raksasa teknologi dari pertanggungjawaban atas konten yang diunggah pengguna media sosial.

Menurut Trump, Jaksa Agung AS William Barr akan menyusun RUU itu sesegera mungkin untuk mengatur perusahaan media sosial.

Baca juga: Trump Masukkan Lusinan Perusahaan China ke Daftar Hitam, Kenapa?

Pada Rabu lalu, dilaporkan Reuters, rencana Gedung Putih membatasi media sosial terungkap dari salinan RUU yang menurut pakar hukum bisa menjerat perusahaan teknologi.

"Apa yang saya pikir bisa kita katakan adalah kita akan mengaturnya," tegas Trump sebelum menandatangani beleid RUU tersebut.

"Partai Publik merasa bahwa platform media sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengatur, atau menutupnya sebelum kita membiarkan hal seperti ini terjadi," kata Trump lagi.

Trump juga mengaku sudah mendekati Partai Demokrat untuk meloloskan rencananya itu.

Dianggap bahayakan ekonomi AS

Seorang juru bicara Google mengatakan, rencana Trump tersebut bisa membahayakan ekonomi AS. Sementara juru bicara Facebook, perusahaannya tetap berupaya menyensor pengguna yang dianggap menyerang atau menyerang siapa pun.

Banyak kalangan menilai, upaya Trump tersebut sebagai rencana memaksa perusahaan-perusahaan media sosial mengubah kebijakan pengaturan di platform yang selama ini dianggap merugikan dirinya.

Profesor Hukum dari Universitas Yale, Jack Balkin, mengatakan Trump tengah mencoba menakut-nakuti, memaksa, dan membujuk perusahaa media sosial untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai merugikan Trump.

Baca juga: Betapa Cintanya Para Petani Bawang Putih AS Terhadap Donald Trump

Wacana Trump tersebut sempat membuat saham perusahaan media sosial bergejolak. Saham Twitter sempat merosot hingga 4 persen, Facebook turun 1,6 persen, dan Alphabet yang jadi induk Google sahamnya tercatat naik tipis.

Trump sendiri selama ini dikenal sebagai pengguna Twitter yang aktif. Dia hampir setiap hari mempromosikan kebijakannya dalam cuitan-cuitannya, termasuk untuk menyerang lawan-lawan politiknya.

Meski menjadi pengguna Twitter, Trump mengkritik kalau media sosial ini seringkali bias dalam perpolitikan di AS, dan menurutnya kerapkali mendukung Demokrat.

Selain Twitter, Trump juga kerap melontarkan tuduhan tak berdasar pada Facebook, media sosial yang malah sering digunakan Trump untuk iklan kampanyenya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com