Belanja Layanan Kesehatan Rendah Dinilai Persulit Pelacakan Kasus Corona

Kompas.com - 29/05/2020, 16:07 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lemahnya tracing atau pelacakan terhadap terhadap kasus pasien terinfeksi virus corona (Covid-19) dinilai sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan di Indonesia.

Pengamat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Prastuti Soewondo mengatakan, dari total anggaran belanja kesehatan, sebagian besar atau sekitar 77,1 persen digunakan untuk pelayanan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif.

Sementara untuk layanan yang sifatnya preventif dan promotif sangat kecil, hanya sekitar 19,3 persen dari total belanja di bidang kesehatan.

"Misalnya untuk imunisasi hanya 1,4 persen, untuk penanganan penyakit yang tidak menular, seperti diabetes, kolesterol, jantung dan sebagainya itu banyak sekali, sebenarnya itu kan bisa dikendalikan dengan health education atau screening," ujar Prastuti dalam video conference, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Boleh Sambut “New Normal” dengan Belanja, Asalkan…

"Itu kita proporsinya, untuk education, screening itu hanya 0,2 persen, sedikit sekali. Maka ketika pandemi datang kita sulit menangani, tracing dari penanganan penyakit, karena memang infrastrukturnya tidak dibangun secara ajeg," jelas dia.

Dia pun memaparkan, belanja kesehatan pemerintah, meski secara nominal terus mengalami peningkatan, namun secara proporsi pertumbuhannya cenderung stagnan.

Porsi belanja kesehatan dalam 10 tahun terakhir bergerak di kisaran 3,1 persen hingga 3,2 persen dari PDB.

Prastuti mengatakan, angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya dan hanya sedikit lebih tinggi dari Laos dan Kamboja.

"Ini kita seperti anemia, kekurangan darah untuk kesehatan," jelas dia.

Baca juga: Jepang Tambah Stimulus Rp 16.170 Triliun untuk Perangi Virus Corona

Berdasarkan data National Health Accounts tahun 2018, total belanja kesehatan pada tahun 2018 mencapai Rp 455,5 triliun atau sekitar 3,1 persen dari PDB. Dari jumlah tersebut, belanja publik mencapai 53,8 persen atau sebesar Rp 245,11 triliun dan belanja non publik sebesar Rp 210,44 triliun atau 46,2 persen.

Menurut Prastuti, untuk bisa menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di Indonesia baik jangka menengah dan panjang, pemerintah harus mematok porsi tertentu belanja kesehatan.

"Thailand contohnya, mengalokasikan 20 persen hingga 20 persen untuk public health activities, mereka prevention promotion-nya cukup kuat, sehingga sistem kesehatan mereka secara keseluruhan cukup andal," jelas dia.

Baca juga: Tanggulangi Covid-19, PTPN Grup Alih Fungsikan 18 Rumah Sakit



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Rupiah Berbalik Menguat, Ditutup Pada Level Rp 14.245 Per Dollar AS

Whats New
Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X