Dengarkan Pengusaha dan Pekerja, Satgas Covid-19 DPR Berupaya Cari Solusi Hadapi New Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Badannya maju, condong ke arah meja, tanda antusias, saat bicara tentang perlunya pemerintah membantu dunia usaha. Koordinator Satuan Tugas Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berbicara dengan intonasi tegas.

“Kami, DPR, akan menggelar rapat gabungan untuk membantu kelanjutan dunia usaha di tengah pandemi (Covid-19),” kata Dasco, Jumat (28/5/2020).

Janji Dasco untuk membantu pengusaha itu diucapkan di dalam pertemuan di ruang rapat Kadin, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan di lantai 29 itu dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, dan sejumlah pengusaha lainnya.

Keluh kesah pengusaha disampaikan blak-blakan kepada Satgas Covid-19 yang dipimpin Dasco. Mulai dari 80 juta orang di sektor pariwisata yang menganggur, sampai bicara uang yang hilang hingga Rp 1.000 triliun karena terdampak Covid-19.

“Ini baru 2,5 bulan. Kita masih butuh waktu 6 bulan untuk pemulihan,” kata Rosan.

Baca juga: Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Timing New Normal

Kondisi ini tak cuma menghantam manufaktur, tapi juga ritel, tempat UKM bernaung. Kondisi dilematis memang dihadapi pengusaha di tengah pandemi.

“Susah juga buka ritel, kalau ada yang beli. Kalau enggak? Daya beli sekarang susah juga. Kalau tidak buka, tidak membuka kesempatan menggerakan ekonomi,” katanya.

Ia menuturkan, pemerintah sebaiknya menolong juga swasta, baik UKM atau perusahaan besar. “Pokoknya, yang bisa nolong banyak orang,” katanya.

Apalagi, para pengusaha sudah seperti kehilangan harapan ketika bantuan dan stimulus justru lebih banyak ke perusahaan BUMN.

“Kami ini mau dikemanain?”ujarnya.

Dok. Kadin Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menerima Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Menara Kadin, Jumat (29/5/2020)

“Akibatnya, kita keteteran, bingung mau gimana,” keluhnya.

Satu jam mendengar keluh kesah, Dasco langsung memutuskan, DPR bakal membuat rapat gabungan pekan depan.

“Kami ingin bantu, itu prinsipnya. Semua buat negeri ini, ”katanya.

Rencananya, DPR RI akan mengundang sejumlah stakeholder seperti bank pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Keuangan. Dari dunia usaha, ia melanjutkan, akan diundang Kadin dan asosiasi serta serikat pekerja.