Menurut Pemerintah, Iuran BPJS Kesehatan Kelas I Harusnya Rp 286.000

Bahkan untuk kelas III kata dia, sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) muncul, belum pernah sekalipun mengalami kenaikan tarif.

"Besaran iuran BPJS Kesehatan itu perlu di-review secara berkala. Sebab praktiknya, iuran JKN terakhir naik tahun 2016, bahkan kelas III PBPU belum pernah disesuaikan sejak 2014," ucapnya.

Baca juga: DJSN Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Wajar dan Terjangkau

"Jumlah masyarakat miskin yang tidak mampu sebanyak 132,6 juta jiwa itu menjadi peserta PBI gratis, iuran kepesertaan dibayar oleh pemerintah melalui APBN sebanyak 96,6 juta jiwa dan APBD 36 juta jiwa," sambung dia.

Klaim penyakit katastropik membengkak

Sementara itu dikutip dari data Harian Kompas, penyebab defisit BPJS Kesehatan antara lain besarnya beban jaminan kesehatan yang harus dibayarkan untuk penyakit katastropik atau penyakit yang berbiaya tinggi yang sebenarnya dapat dicegah.

Beberapa penyakit katastropik yang berbiaya besar tersebut adalah jantung, kanker, stroke, diabetes, dan gagal ginjal.

Pada tahun 2018, beban biaya penyakit katastropik Rp 20,4 triliun. Sementara pada periode Januari-Agustus 2019, jumlahnya sudah mencapai Rp 15,4 triliun. Hingga akhir 2019, jumlah ini akan bertambah, bahkan melebihi angka pada 2018.

Baca juga: BPJS Kesehatan, Badan Nirlaba yang Terus Dirundung Defisit Sejak 2014

Selama ini, defisit pembiayaan ditanggulangi dengan pemberian dana talangan oleh pemerintah. Pada tahun 2015, dana talangan dari pemerintah untuk defisit badan nirlaba ini sebesar Rp 5 triliun. Angka tersebut bertambah menjadi Rp 10,3 triliun pada 2018.

Namun, defisit belum sepenuhnya teratasi. Di sisi lain, lembaga ini juga dianggap sangat membantu masyarakat miskin. Tercatat per 13 Desember 2019, jumlah peserta JKN sudah mencapai 224.133.671 jiwa, yang didominasi oleh peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Yaitu peserta rakyat miskin yang iurannya dibayar oleh pemerintah, yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 96.536.627 jiwa (43,07 persen) dan PBI APBD sebanyak 38.851.130 jiwa (17,33 persen).

Kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama pada semester pertama 2019 mencapai 158.482.938 kunjungan, pemanfaatan rawat jalan di rumah sakit (RS) mencapai 35.583.094 kunjungan, dan untuk rawat inap sebanyak 4.550.849 kunjungan.

(Sumber: KOMPAS.com: Mutia Fauzia | Editor: Yoga Sukmana)