Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Kompas.com - 01/06/2020, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap sektor riil dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Pasalnya dari dana Rp 641,17 triliun, pemerintah mengalokasikan untuk BUMN (dana talangan, penyertaan modal negara, subsidi) Rp 135,34 triliun, insentif pajak Rp 123,01 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 178 triliun.

Bahkan, pemerintah masih mengalokasikan dana untuk program B30 di dalam program PEN Rp 2,78 triliun. Sementara untuk PEN hanya tersisa sekitar 36 persen dari Rp 641,17 triliun.

"Ada alokasi yang cukup menggelikan yaitu program B30, ingin mendorong industri CPO bisa berkompetisi di pasar global. Apakah ini tepat untuk saat ini? Dari total dana, tinggal 36 persen atau Rp 384 triliun untuk PEN. Ini yang disayangkan," kata Kamrussamad dalam konferensi video, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Anggaran Pemulihan Dampak Pandemi Naik Jadi Rp 641,17 Triliun, Ini Rinciannya

Kamrussamad menjelaskan, setidaknya ada 12 BUMN yang mendapat dukungan dari pemerintah dalam program PEN 2020. 12 BUMN itu antara lain, PLN, Hutama Karya, Perum Bulog, Garuda Indonesia, KAI, PTPN, BPUI, PNM, KS, Perumnas, Pertamina, dan ITDC.

Untuk Garuda Indonesia misalnya, pemerintah memilih skema pemberian dana talangan berupa investasi non-permanen lewat SMV Kemenkeu sebesar Rp 8,50 triliun.

Pemberian dana talangan ini perlu kembali diperhatikan pemerintah. Sebab pemerintah pun berusaha keras menambal defisit hingga masih perlu menerbitkan SBN Rp 990,1 triliun.

"Kita tahu Garuda pada Juni 2020 ini punya utang jatuh tempo 500 juta dollar AS. Apakah dana talangan ini dimaksudkan untuk itu? Kalau itu terjadi sungguh ironis. Harusnya jika ada utang jatuh tempo lakukan renegosiasi. Saya yakin ada jalan keluar," papar Kamrussamad.

Baca juga: Dipangkas Rp 10 Triliun, Anggaran Belanja Belanja Kemenhub Tinggal Rp 32 Triliun

Lebih lanjut dia menyarankan, program PEN mengacu pada Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 sebagai turunan Perppu 1/2020 fokus kepada 2 sektor, yakni sektor riil dan sektor keuangan, bukan BUMN.

Di sektor riil, program PEN harus menyasar sektor pangan daerah, UMKM, industri padat karya, dan industri pariwisata agar bisa bergerak kembali. Sementara di sektor keuangan, memperkuat likuiditas perbankan dan lembaga keuangan mikro, PP, koperasi dan UKM.

Kemudian, kebijakan fiskal harus diprioritaskan kepada bidang kesehatan meliputi infrastruktur kesehatan, penelitian vaksin, dan tenaga medis. Tak lupa untuk pendistribusian bantuan sosial (bansos) sehingga 65 persen warga bisa tercover.

"Saat ini bahkan kita belum menganggarkan dana untuk vaksin. Padahal kita punya peneliti, profesor, dan sebagainya. Beda dengan negara lain (yang punya anggaran untuk vaksin)," tukasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.