Faisal Basri: PEN Harusnya Jadi Momen Kebangkitan

Kompas.com - 02/06/2020, 11:35 WIB
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIEkonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) yang diniliainya tidak mencerminkan pemulihan ekonomi.

Menurut Faisal, program PEN justru banyak ditujukan kepada BUMN. Sedangkan sektor terdampak seperti pertanian tidak tercover dengan baik.

" Sektor paling terkena adalah sektor pertanian, subsektor tanaman pangan. Tapi tidak satu rupiah pun dialokasikan untuk mereka. Menurut saya tidak bisa dibilang PEN, terlalu canggih," kata Faisal dalam konferensi video, Senin (1/6/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Faisal dari Badan Pusat Statistik, tanaman pangan telah terkontraksi hingga 10,31 persen pada 2020. Kontraksi ini cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,68 persen. Subsektor yang terkontraksi lainnya adalah jasa pertanian dan perburuan 1,39 persen.

Baca juga: Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Kemudian sektor terpukul lainnya setelah sektor pertanian adalah sektor industri manufaktur. Dari 14 subsektor, terdapat 8 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif.

"Jadi ayo mengacu pada data, mana yang paling terkena. Dari sini sudah ketahuan mana yang paling menderita," ucap Faisal.

Dia menyayangkan, bantuan sektor pertanian subsektor tanaman pangan hanya berupa bantuan petani miskin. Padahal, petani sudah kesulitan karena impor pertanian ke Indonesia terus meningkat. Mulai dari gula, buah-buahan hingga 1,5 miliar dollar AS, dan sayur-mayur hingga 800 juta dollar AS.

"Ini (PEN) harus dijadikan kebangkitan. Caranya dengan menyerahkan 3,5 juta lahan sawit di kawasan hutan ke petani lewat komunitas hutan sosial dan lain-lain. Tapi yang diberikan malah untuk biofuel (B30)," pungkas Faisal.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 149 Triliun untuk BUMN, Menkeu Bakal Libatkan KPK hingga BPKP



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X