Siap-siap, Gaji Pekerja Bakal Dipotong 2,5 Persen untuk Iuran Tapera

Kompas.com - 02/06/2020, 14:32 WIB
Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang Aloysius Jarot Nugroho/AntaraJumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Beroperasinya Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, diharapkan menjadi solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapera merupakan sistem pembiayaan perumahan dengan cara menghimpun dana jangka panjang. Pada 20 Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

PP tersebut jadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam waktu dekat.

Dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta.

Baca juga: Jokowi Teken PP Tapera, Perusahaan Bakal Dipungut Iuran Baru

"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (gaji dipotong untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Pada tahap awal, target peserta Tapera adalah PNS, kemudian TNI dan Polri. Kemudian, Tapera diharapkan telah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD.

Sementara pekerja swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola (BP) Tapera beroperasi.

Baca juga: Pengelolaan Dana Tapera Jangan ‘Profit Oriented’


Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntik dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Sebelum menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Baca juga: Pengusaha dan Buruh Berencana Gugat UU Tapera

Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Menurut amanat Undang-Undang Tapera, BP Tapera mesti beroperasi dua tahun setelah UU Tapera diundangkan.

Pengusaha keberatan 

Sebelumnya, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan dengan pungutan iuran Tapera. Apindo berharap agar pemerintah memaksimalkan sumber dana jangka panjang yang sudah ada untuk pembiayaan perumahan.

”Tapera tidak diperlukan karena sasarannya adalah pekerja formal yang merupakan kelompok yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada dana jangka panjang seperti jaminan hari tua yang bisa dimanfaatkan,” kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, seperti dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Prosedur dan Cara Mengurus Taspen bagi Pensiunan PNS

Menurut Hariyadi, fungsi atau peran BP Tapera dalam memfasilitasi pekerja formal untuk memiliki rumah dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara fasilitas perumahan melalui perbankan yang disediakan di BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dimanfaatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Hariyadi menyoroti kelembagaan BP Tapera yang belum teruji jika dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, ada resistansi dari pengusaha dan pekerja yang keberatan dengan potongan tambahan 3 persen.

"Kami tetap konsisten bahwa Tapera tidak diperlukan," ujar Hariyadi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini  Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Sulap Minyak Jelantah Jadi Biodiesel, Pria Ini Raup Omzet hingga Ratusan Juta

Whats New
Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Silaturahmi ke Kadin Jakarta, Arsjad Rasjid Beberkan Strategi Kunci agar Pengusaha Bisa Bangkit dari Pandemi

Whats New
Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Lokasi Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2021 di BNI dan BRI Jabodebek

Whats New
Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Bukalapak Dapat Suntikan Modal dari Mandiri Capital Indonesia

Whats New
Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Selain TMII, Ini Aset Keluarga Cendana yang Disita Negara

Whats New
Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Ambil Alih TMII, Pemerintah Rogoh Kocek Buat Asuransi

Whats New
Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Blibli.com Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate, Cek Syaratnya

Whats New
Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Masih Bisa Daftar, Begini Cara Ajukan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Secara Online

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Rincian Harga Emas Antam Hari ini

Whats New
Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Imbal Hasil US Treasury Diproyeksikan Akan Bergerak Naik Terbatas, Mengapa ?

Rilis
Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Sepekan, Transaksi Harian Pasar Modal Naik 2,63 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X