Siap-siap, Gaji Pekerja Bakal Dipotong 2,5 Persen untuk Iuran Tapera

Kompas.com - 02/06/2020, 14:32 WIB
Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang Aloysius Jarot Nugroho/AntaraJumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Beroperasinya Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, diharapkan menjadi solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapera merupakan sistem pembiayaan perumahan dengan cara menghimpun dana jangka panjang. Pada 20 Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

PP tersebut jadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam waktu dekat.

Dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta.

Baca juga: Jokowi Teken PP Tapera, Perusahaan Bakal Dipungut Iuran Baru

"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (gaji dipotong untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada tahap awal, target peserta Tapera adalah PNS, kemudian TNI dan Polri. Kemudian, Tapera diharapkan telah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD.

Sementara pekerja swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola (BP) Tapera beroperasi.

Baca juga: Pengelolaan Dana Tapera Jangan ‘Profit Oriented’


Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntik dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Sebelum menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Baca juga: Pengusaha dan Buruh Berencana Gugat UU Tapera

Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Menurut amanat Undang-Undang Tapera, BP Tapera mesti beroperasi dua tahun setelah UU Tapera diundangkan.

Pengusaha keberatan 

Sebelumnya, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan dengan pungutan iuran Tapera. Apindo berharap agar pemerintah memaksimalkan sumber dana jangka panjang yang sudah ada untuk pembiayaan perumahan.

”Tapera tidak diperlukan karena sasarannya adalah pekerja formal yang merupakan kelompok yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada dana jangka panjang seperti jaminan hari tua yang bisa dimanfaatkan,” kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, seperti dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Prosedur dan Cara Mengurus Taspen bagi Pensiunan PNS

Menurut Hariyadi, fungsi atau peran BP Tapera dalam memfasilitasi pekerja formal untuk memiliki rumah dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara fasilitas perumahan melalui perbankan yang disediakan di BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dimanfaatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Hariyadi menyoroti kelembagaan BP Tapera yang belum teruji jika dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, ada resistansi dari pengusaha dan pekerja yang keberatan dengan potongan tambahan 3 persen.

"Kami tetap konsisten bahwa Tapera tidak diperlukan," ujar Hariyadi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022

Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022

Whats New
Turun Rp 3.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 3.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Keuangan Terpukul Pandemi, AP I Tunda Bayar Gaji dan Tunjangan Karyawan

Keuangan Terpukul Pandemi, AP I Tunda Bayar Gaji dan Tunjangan Karyawan

Whats New
Sri Mulyani dan Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Sri Mulyani dan Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Whats New
Di Hadapan 175 Negara, Menhub Paparkan Kontribusi RI di Sektor Maritim

Di Hadapan 175 Negara, Menhub Paparkan Kontribusi RI di Sektor Maritim

Rilis
Dorong Pemerataan Layanan Telekomunikasi, Mitratel Bangun BTS di Daerah 3T

Dorong Pemerataan Layanan Telekomunikasi, Mitratel Bangun BTS di Daerah 3T

Rilis
Ini Strategi Surge Tingkatkan Kinerja di Tahun 2022

Ini Strategi Surge Tingkatkan Kinerja di Tahun 2022

Whats New
Pergerakan IHSG Dibayangi Sentimen Window Dressing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pergerakan IHSG Dibayangi Sentimen Window Dressing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Earn Smart
Taiwan Kembangkan Proyek Smart City, Seperti Apa ?

Taiwan Kembangkan Proyek Smart City, Seperti Apa ?

Rilis
BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Pendapatan Bersih YELO Melonjak Rp 13,1 Miliar di Kuartal III 2021

Pendapatan Bersih YELO Melonjak Rp 13,1 Miliar di Kuartal III 2021

Rilis
Cerita Rachmat Kaimmudin, dari Penjaga Perpustakaan hingga Jadi CEO Bukalapak

Cerita Rachmat Kaimmudin, dari Penjaga Perpustakaan hingga Jadi CEO Bukalapak

Work Smart
Ingat, Ini Aturan Perjalanan Darat Selama Natal dan Tahun Baru 2022

Ingat, Ini Aturan Perjalanan Darat Selama Natal dan Tahun Baru 2022

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Negara Terkaya di Dunia | PPKM Level 3 Dibatalkan | Gaji Polisi Berpangkat Tamtama

[POPULER MONEY] 10 Negara Terkaya di Dunia | PPKM Level 3 Dibatalkan | Gaji Polisi Berpangkat Tamtama

Whats New
Viral Video Tiang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ambruk, Ini Respons KCIC

Viral Video Tiang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ambruk, Ini Respons KCIC

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.