Anggota DPR Ini Beri 5 Catatan Evaluasi untuk Program Kartu Prakerja

Kompas.com - 02/06/2020, 16:12 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang mengentikan sementara program program Kartu Prakerja.

Dia menilai, penghentian semengtara program ini diharapkan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara total penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya, Program Kartu Prakerja ini menuai banyak kritik.

“Awalnya, program ini diniatkan dengan tujuan yang sangat baik. Namun, pada tataran pelaksanaan dan implementasi, terjadi distorsi. Akibatnya, program ini terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai ada beberapa catatan mengapa program Kartu Prakerja dihentikan.

 

Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 210 Miliar untuk Insentif Peserta Kartu Prakerja

Pertama, pelaksanaannya tidak tepat dilakukan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, pelatihan yang dilakukan secara daring dinilai tidak akan efektif.

"Sementara, ada banyak pelatihan yang membutuhkan kehadiran peserta secara fisik. Terutama pelatihan-pelatihan kerja yang membutuhkan praktik lapangan," ujarnya.

Kedua, sistem rekrutmen peserta dinilai belum objektif. Pasalnya, ada banyak peserta yang ikut pelatihan, sementara segelintir pendaftar bukanlah prioritas utama dari sasaran program ini.

"Akibatnya, banyak peserta korban PHK dan pengangguran yang justru tidak terjangkau," katanya.

Catatan ketiga, lanjut Saleh, program pelatihan kerja berbasis daring ini dinilai menelan biaya yang cukup mahal. Padahal, ada banyak media sosial yang menawarkan pelatihan yang sama namun tidak dikenai biaya.

"Kalau bisa pelatihan gratis, lalu mengapa mesti berbayar. Atau, mengapa tidak dibuat saja portal pelatihan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja?" katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
Sudah 9 Juta UMKM Terdata Menerima BLT, Erick Thohir: Ini Hibah, Bukan Pinjaman

Sudah 9 Juta UMKM Terdata Menerima BLT, Erick Thohir: Ini Hibah, Bukan Pinjaman

Whats New
Ini Alasan Anak Pendiri Sinar Mas Kembali Gugat Hak Warisan

Ini Alasan Anak Pendiri Sinar Mas Kembali Gugat Hak Warisan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X