Anggota DPR Ini Beri 5 Catatan Evaluasi untuk Program Kartu Prakerja

Kompas.com - 02/06/2020, 16:12 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang mengentikan sementara program program Kartu Prakerja.

Dia menilai, penghentian semengtara program ini diharapkan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara total penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya, Program Kartu Prakerja ini menuai banyak kritik.

“Awalnya, program ini diniatkan dengan tujuan yang sangat baik. Namun, pada tataran pelaksanaan dan implementasi, terjadi distorsi. Akibatnya, program ini terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai ada beberapa catatan mengapa program Kartu Prakerja dihentikan.

 

Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 210 Miliar untuk Insentif Peserta Kartu Prakerja

Pertama, pelaksanaannya tidak tepat dilakukan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, pelatihan yang dilakukan secara daring dinilai tidak akan efektif.

"Sementara, ada banyak pelatihan yang membutuhkan kehadiran peserta secara fisik. Terutama pelatihan-pelatihan kerja yang membutuhkan praktik lapangan," ujarnya.

Kedua, sistem rekrutmen peserta dinilai belum objektif. Pasalnya, ada banyak peserta yang ikut pelatihan, sementara segelintir pendaftar bukanlah prioritas utama dari sasaran program ini.

"Akibatnya, banyak peserta korban PHK dan pengangguran yang justru tidak terjangkau," katanya.

Catatan ketiga, lanjut Saleh, program pelatihan kerja berbasis daring ini dinilai menelan biaya yang cukup mahal. Padahal, ada banyak media sosial yang menawarkan pelatihan yang sama namun tidak dikenai biaya.

"Kalau bisa pelatihan gratis, lalu mengapa mesti berbayar. Atau, mengapa tidak dibuat saja portal pelatihan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja?" katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X