Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Beri 5 Catatan Evaluasi untuk Program Kartu Prakerja

Kompas.com - 02/06/2020, 16:12 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang mengentikan sementara program program Kartu Prakerja.

Dia menilai, penghentian semengtara program ini diharapkan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara total penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya, Program Kartu Prakerja ini menuai banyak kritik.

“Awalnya, program ini diniatkan dengan tujuan yang sangat baik. Namun, pada tataran pelaksanaan dan implementasi, terjadi distorsi. Akibatnya, program ini terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai ada beberapa catatan mengapa program Kartu Prakerja dihentikan.

 

Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 210 Miliar untuk Insentif Peserta Kartu Prakerja

Pertama, pelaksanaannya tidak tepat dilakukan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, pelatihan yang dilakukan secara daring dinilai tidak akan efektif.

"Sementara, ada banyak pelatihan yang membutuhkan kehadiran peserta secara fisik. Terutama pelatihan-pelatihan kerja yang membutuhkan praktik lapangan," ujarnya.

Kedua, sistem rekrutmen peserta dinilai belum objektif. Pasalnya, ada banyak peserta yang ikut pelatihan, sementara segelintir pendaftar bukanlah prioritas utama dari sasaran program ini.

"Akibatnya, banyak peserta korban PHK dan pengangguran yang justru tidak terjangkau," katanya.

Catatan ketiga, lanjut Saleh, program pelatihan kerja berbasis daring ini dinilai menelan biaya yang cukup mahal. Padahal, ada banyak media sosial yang menawarkan pelatihan yang sama namun tidak dikenai biaya.

"Kalau bisa pelatihan gratis, lalu mengapa mesti berbayar. Atau, mengapa tidak dibuat saja portal pelatihan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja?" katanya.

Catatan keempat, program Kartu Prakerja ini dinilai belum memiliki "link and match" dengan dunia usaha.

Di tengah banyaknya perusahaan dan industri yang mem-PHK karyawannya, tidak ada jaminan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan kartu prakerja akan dapat diterima di dunia usaha.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, Komite Prakerja masih dalam proses melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja. Sehingga untuk sementara ini pihak manajemen pelaksana belum membuka pendaftaran untuk gelombang keempat.

Panji mengatakan, ada banyak aspek yang dievaluasi oleh Komite Prakerja, meliputi proses verifikasi data peserta, kelompok yang diprioritaskan, juga beberapa masalah terkait proses pendaftaran.

Selain itu, Panji juga mengatakan evaluasi juga dilakukan untuk proses penyelesaian backlog untuk rekonsiliasi dan setelmen dari penggunaan bantuan pelatihan oleh peserta di lembaga pelatihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com