Pesan Sri Mulyani: Meski New Normal, Kesehatan Tak Boleh Dinomorduakan

Kompas.com - 02/06/2020, 19:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus menggodok dan memfinalisasi aturan mengenai pelaksanaan tatanan normal baru atau new normal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aktifitas berbasiskan new normal perlu dilaksanakan selama vaksin Covid-19 belum ditemukan.

Dengan diterapkannya new normal, dia berharap roda perekonomian dapat kembali berjalan, namun tetap memprioritaskan pencegahan penyebaran Covid-19.

"Maka kita harus mampu untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap menjaga kesehatan yang tidak boleh dinomorduakan. Namun juga bisa menciptakan ruang untuk interaksi sosial dan ekonomi," tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Babak Baru Sri Mulyani Vs Netflix soal Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui, pembentukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kedua aspek tersebut tidak lah mudah.

Salah satu langkah yang dilakuan oleh Kementerian Keuangan ialah dengan mengubah postur APBN 2020.

Dengan semakin melebarnya defisit APBN akibat menurunnya proyeksi pendapatan sementara di sisi lain pembelanjaan negara meningkat, wanita yang akrab disapa Ani itu berharap dapat memfasilitasi langkah pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.

Di mana aturan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020.

Baca juga: Sri Mulyani: Ramadhan dan Idul Fitri Tahun Ini Terasa Berbeda...

"Dari UU ini kita turunkan menjadi berbagai kebijakan di bidang fiskal untuk bisa mendukung langkah-langkah yang sifatnya luar biasa dalam situasi yang luar biasa dan dengan kecepatan yang dituntut sangat tinggi," tuturnya.

Lebih lanjut, untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, bendahara pemerintah tersebut mengaku siap mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Kami bekerja luar biasa, kita juga mengundang banyak pemikiran," ucapnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X