Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa di Banten dan Papua Baru Capai 20 Persen

Kompas.com - 02/06/2020, 21:47 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Provinsi Banten dan Papua baru mencapai 20 persen.

Pihaknya pun telah melakukan kunjungan ke kedua wilayah tersebut, termasuk ke empat wilayah lainnya yang penyaluran BLT dana desanya masih di bawah 50 persen.

“Masih ada enam provinsi yang dibawah 50 persen. Banten baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen. Ini daerah yang dibawah 50 persen, yang lain sudah bagus semua,” ujar Abdul Halim saat teleconference dengan wartawan, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Ada 26 Kabupaten/Kota yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

Abdul Halim menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan tersebut ditemukan sejumlah masalah yang membuat penyaluran BLT dana desa terhambat.

Pertama, karena masalah singkronisasi data yang belum turun dari Pemerintah Kabupaten atau dari para camat.

Kedua, dana desa baru masuk RKdes karena keterlambatan terbitnya Perbup tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa dan surat kuasa bupati untuk pemindah bukuan dana di KPPN ke RKdes.

“Meskipun sudah diubah sekarang melalui PMK nomor 50, sekarang tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan,” kata dia.

Ketiga, bantuan sosial (Bansos) provinsi maupun kabupaten belum disalurkan ke masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah memerintahkan agar agar BLT dana desa disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu dana lainnya sampai ke tangan masyarakat.

Baca juga: BLT Dana Desa Diperpanjang Jadi 6 Bulan

“Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun," ucap dia.

Masih ada enam provinsi yang dibawah 50 persen. Banten baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen. Ini darrah yang dibawah 50 persen, yang lain sudah bagus semua.

"Banten sudah kita sidak, 4 kabupaten kita kunjungi dalam rangka pengecekan di lapangan apa sih permasalahannya kok baru 20 persen," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal

Whats New
Ini 'Ramalan' Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Ini "Ramalan" Terbaru Bank Dunia Terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

Whats New
Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com