Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa di Banten dan Papua Baru Capai 20 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Provinsi Banten dan Papua baru mencapai 20 persen.

Pihaknya pun telah melakukan kunjungan ke kedua wilayah tersebut, termasuk ke empat wilayah lainnya yang penyaluran BLT dana desanya masih di bawah 50 persen.

“Masih ada enam provinsi yang dibawah 50 persen. Banten baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen. Ini daerah yang dibawah 50 persen, yang lain sudah bagus semua,” ujar Abdul Halim saat teleconference dengan wartawan, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Ada 26 Kabupaten/Kota yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

Abdul Halim menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan tersebut ditemukan sejumlah masalah yang membuat penyaluran BLT dana desa terhambat.

Pertama, karena masalah singkronisasi data yang belum turun dari Pemerintah Kabupaten atau dari para camat.

Kedua, dana desa baru masuk RKdes karena keterlambatan terbitnya Perbup tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa dan surat kuasa bupati untuk pemindah bukuan dana di KPPN ke RKdes.

“Meskipun sudah diubah sekarang melalui PMK nomor 50, sekarang tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan,” kata dia.

Ketiga, bantuan sosial (Bansos) provinsi maupun kabupaten belum disalurkan ke masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah memerintahkan agar agar BLT dana desa disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu dana lainnya sampai ke tangan masyarakat.

Baca juga: BLT Dana Desa Diperpanjang Jadi 6 Bulan

“Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun," ucap dia.

Masih ada enam provinsi yang dibawah 50 persen. Banten baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen. Ini darrah yang dibawah 50 persen, yang lain sudah bagus semua.

"Banten sudah kita sidak, 4 kabupaten kita kunjungi dalam rangka pengecekan di lapangan apa sih permasalahannya kok baru 20 persen," ujar dia.