Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal

Kompas.com - 03/06/2020, 07:54 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingin juru bicaranya Jodi Mahardi melakukan konfrensi video, di Jakarta, Rabu (18/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingin juru bicaranya Jodi Mahardi melakukan konfrensi video, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan berlakunya era kenormalan baru atau new normal.

Ia mengatakan, keputusan berlakunya era new normal tidak bisa dipatok berdasarkan tanggal pasti, tetapi berdasarkan angka dan kurva kasus wabah virus corona (Covid-19).

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti, melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP, dan penurunan kasus," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: LPDB-KUMKM Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

"Nah, itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya new normal)," sambung dia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 bila status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dilonggarkan.

Dalam dua minggu terakhir, Luhut melihat adanya penurunan kasus baru Covid-19. Ia menilai sudah waktunya PSBB dilonggarkan.

"Tapi, kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bos Garuda: Industri Penerbangan Akan Kembali Normal dalam 2-3 Tahun

Luhut mengatakan, bila masyarakat tidak disiplin, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, terus menyiapkan berbagai hal sebelum mengumumkan berlakunya new normal. Ia memastikan pemerintah akan tetap mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ada tiga tahapan yang akan dievaluasi setiap bulannya ketika pemerintah melonggarkan PSBB dan menjalankan kenormalan baru.

Baca juga: Luhut Tantang Pengkritik Utang Negara Tatap Muka

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Whats New
IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.