Rencana KAI: Wajibkan Penumpang Pakai Face Shield di Kereta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyiapkan protokol kesehatan dalam menyambut normal baru atau new normal. BUMN operator kereta api ini masih menunggu kebijakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, penumpang kereta wajib menggunakan masker saat masuk ke stasiun dan naik ke kereta api. Aturan tambahan lain, yakni penggunaan face shield.

"Itu konsep yang kita akan berlakukan saat new normal yakni wajib menggunakan face shield. Tapi penggunaan face shield baru rencana yang akan diberlakukan saat new normal, kalau sekarang hanya wajib pakai masker," terang Joni kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Lanjut dia, penjualan tiket kereta sendiri masih menunggu kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kemenhub.

Baca juga: Kapan Pemesanan Tiket Kereta Dibuka? Ini Penjelasan KAI

"Kita masih tunggu situasi dan perkembangan kemudian nanti bagaimana. Kita koordinasi dengan Kemenhub sebagai regulator," jelas Joni.

Pemesanan tiket kereta api, kata Joni, akan memaksimalkan penjualan online, baik lewat KAI Access maupun mitra penjualan lainnya.

Untuk penjualan langsung lewat loket juga akan disediakan, namun dengan mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Pedoman tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Baca juga: Gara-gara Corona, KAI Berencana Naikkan Tiket Kereta Api Jarak Jauh

"Kita sudah siapkan segala sesuatu untuk bisa operasi kembali, dengan terus melihat kondisi perkembangan kebijakan dari pemerintah," ujar Joni.

Sebelum masuk area stasiun, setiap penumpang akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Disampaikan Joni, hanya penumpang dengan suhu tubuh di bawah 37,3 derajat celcius yang diperbolehkan memasuko area stasiun.

Pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan setiap tiga jam sekali di atas kereta. Penumpang dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius atau mengalami gejala virus corona akan dipindah ke ruang isolasi di dalam kereta.

"Operasional kita tunggu dari Kemenhub. Artinya sejauh ini (new normal) belum diberlakukan saat ini, kereta (penumpang) belum bisa operasi," jelas Joni.

Wajib SIKM jika masuk Jakarta

KAI juga mewajibkan calon penumpang kereta api luar biasa (KLB) yang akan berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir, diharuskan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta.

"Kebijakan ini menyesuaikan dengan aturan yang diterbitkan Pemprov DKI dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat," ujar Joni.

Joni menjelaskan, aturan membuat SIKM tersebut tercantum pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Saat proses verifikasi berkas untuk membeli tiket, calon penumpang KLB dari dan menuju DKI Jakarta diharuskan menunjukkan SIKM serta berkas lainnya sesuai SE Gugus Tugas Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020.

Baca juga: Penumpang Demam Tinggi Dilarang Naik Kereta Api

"Bagi calon penumpang yang berkasnya lengkap dan sesuai akan diizinkan oleh Tim Satgas Covid-19 yang ada di stasiun untuk membeli tiket kereta api di loket," katanya.

Namun, jika tidak memiliki SIKM meski sudah memiliki tiket tidak diizinkan menggunakan KLB lalu tiket akan dikembalikan 100 persen. Kebijakan ini juga berlaku bagi penumpang yang sebelumnya telah membeli tiket mulai H-7.

Lebih lanjut Joni menyebutkan, informasi lebih lanjut tentang SIKM DKI Jakarta dapat menghubungi Call Center Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta melalui nomor telepon 1500164 atau (021) 1500 164.

Joni menambahkan, sampai dengan 26 Mei 2020 KAI telah menjual 2.231 tiket KLB ke berbagai rute untuk perjalanan hingga 31 Mei 2020.

Baca juga: Cegah Persebaran Corona, Kemenhub Batasi Pengerjaan Proyek Kereta Api

“Perjalanan KLB ini akan tetap kami jalankan untuk melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan KLB ini juga akan terus kami evaluasi pengoperasiannya,” ucap Joni.

(Sumber: KOMPAS.com/Rully R Ramly | Editor: Erlangga Djumena)