Insentif Tenaga Medis Belum Cair, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Kompas.com - 03/06/2020, 16:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk insentif tenaga medis di daerah.

Namun demikian, ternyata banyak tenaga medis di daerah sebagai garda terdepan penanganan virus corona (Covid-19) yang belum menerima pencairan dana tersebut.

Bendahara Negara itu mengaku, pihaknya telah mengalokasikan anggaran tersebut dalam mekanisma Dana Alokasi Khusus (DAK).

Saat ini, pihak Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) bersama dengan pemerintah daerah terkait masih melakukan proses identifikasi serta verifikasi jumlah tenaga kerja medis yang berada di setiap rumah sakit.

"Kami masih menunggu rincian beraa masing-masing daerah, teanga kerja medisnya berapa, dan oleh karena itu, alokasinya berapa. Jadi kami sudah lakukan gelondongan, Kemenkes bekerja sama dengan dinas-dinas di daerah melakukan identifikasi," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (3/6/2020).

Lebih lanjut dirinya pun menguraikan, saat ini sudah ada 56 rumah sakit umum di daerah yang menyampaikan usulan terkait data tenaga medis yang bakal mendapat insentif.

Selain itu, masih ada pula 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis did aerah yang tengah diverifikasi oleh Kemenkes.

“Ketika free dan clear, maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga kesehatan. Kita akan dorong terus selesaikan identifikasi dan diperlukan berbagai rumah sakit yang melaksanakan Covid-19 ini,” katanya.


Nantinya, pencairan insentif bagi tenaga medis akan sesuai dengan data yang telah diverifikasi Kemenkes. Sri Milyani pun memastikan akan terus mendorong Kemenkes untuk mempercepat proses verifikasi.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun yang disalurkan melalui Kemenkes serta Rp 2,5 triliun yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk tenaga kesehatan di daerah sebesar Rp 3,7 Triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dokter spesialis akan mendapatkan tunjangan maksimal Rp 15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp 10 juta per bulan, perawat maksimal Rp 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya maksimal Rp 5 juta per bulan.

Adapun Sri Mulyani menambahkan saat ini ada 1.205 tenaga medis yang telah mendapatkan insentif di pusat. Total nilai insentif yang sudah dicairkan sebesar Rp 10,45 miliar.

"Ini terutama di Wisma Atlet dan Pulau Galang," ucap dia.

Selain itu, Kemenkes juga tengah melakukan verifikasi untuk 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis lainnya dengan total insentif yang akan dicairkan sebesar Rp 4,11 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X