Kompas.com - 05/06/2020, 12:06 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melihat lahan di Brebes yang akan dijadikan kawasan industri dan relokasi perusahaan AS di China ke Indonesia, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (29/5/2020). Dokumentasi Humas Kementerian PerindustrianMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melihat lahan di Brebes yang akan dijadikan kawasan industri dan relokasi perusahaan AS di China ke Indonesia, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, ada beberapa yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini dalam merumuskan kebijakan pemulihan sektor industri manufaktur. Yaitu melalui restrukturisasi kredit, modal kerja, dan biaya energi yang menjadi payung besar dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Saat ini lanjut Menperin, sektor industri padat karya perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif, sekaligus mampu mempertahankan daya beli masyarakat.

"Karena menampung tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: New Normal, Kemenperin Susun Panduan untuk Aktivitas Industri

Stimulus kredit dan modal kerja bagi pemulihan sektor industri manufaktur sudah tercakup dalam program PEN, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dalam peraturan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah para pelaku usaha. Meliputi sektor riil dan sektor keuangan, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menegah, usaha besar, dan koperasi yang usahanya terdampak oleh Covid-19.

Mengenai insentif harga energi, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengusulkan penghapusan minimum bagi kedua jenis jasa tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal ini bertujuan agar industri bisa membayar listrik dan gas sesuai yang dipakai. Untuk itu, dibutuhkan angka detail, berapa sebetulnya beban PLN dan PGN dengan penghapusan biaya minimum," katanya.

Baca juga: Pengakuan Susi Pudjiastuti: Susi Air Harus PHK Karyawan Akibat Pandemi

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan dunia usaha tersebut disambut baik oleh pelaku industri. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, saat ini dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemi Covid-19 terjadi defisit arus kas.

Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, Apindo telah mengusulkan beberapa bentuk stimulus modal kerja untuk dunia usaha, serta mendorong agar stimulus dapat diberikan pada seluruh sektor usaha.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Hubungan Internasional Shinta Wijaya Kamdani meminta kepada pemerintah agar terus melakukan pengawasan sehingga implementasi stimulus modal kerja bagi industri dapat berjalan dengan baik.

"Terdapat dua hal penting terkait modal kerja. Pertama adalah jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan industri, dan kedua adalah penyalurannya harus benar-benar dimonitor sehingga kebijakan ini dapat tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Pacu Produksi Ventilator Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Regulasi



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.