Fadjroel Rachman, Aktivis 98 dan Capres, Kini Jubir Jokowi dan Komisaris BUMN

Kompas.com - 06/06/2020, 12:57 WIB
Fadjroel Rahman. Fadjroel Rahman. | KOMPAS/SUHARTONOFadjroel Rahman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fadjroel Rachman kembali ditunjuk Kementerian BUMN sebagai komisaris di BUMN Karya. Dia selama ini dikenal sebagai Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dicopot dari posisi Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk (Persero) dan digantikan Dony Usodo Hargo yang merupakan purnawirawan jenderal, Fadjroel kini mendapat posisi baru, yakni komisaris di PT Waskita Karya Tbk (Persero).

Sosok Fadjroel Rachman sendiri merupakan wajah lama di lingkaran kekuasaaan. Saat Pilpres 2014 silam, dia sempat menjadi relawan pemenangan Jokowi. Lalu setahun setelah Jokowi memimpin di periode pertama, dirinya diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya.

Sebelum masuk menjadi pendukung Jokowi, Fadjroel sempat malang melintang menjadi aktivis, termasuk sebagai aktivis 1998 ( aktivis 98) yang terlibat dalam demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto.

Baca juga: Dirut Baru 4 BUMN Karya Besar, Seluruhnya Dipegang Alumni Wika

Saat masih berstatus mahasiswa di ITB, dirinya aktif terlibat di berbagai organasasi kampus antara lain Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) ITB, Kelompok Sepuluh Bandung, dan Badan Koordinasi Unit Aktivitas (BKUA) ITB.

Di era Orde Baru, Fadjroel sempat mendekam di Nusa Kambangan sebagai tahanan politik. Salah satu aksi yang terkenal Fadjroel mengkritik Orde Baru yaitu Gerakan Lima Agustus ITB (1989). Hal ini membuatnya harus mendekam di penjara.

Lalu di masa Presiden SBY, Fadjroel dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Gagal nyapres

Kemudian saat kontestasi Pilpres 2009, pria asal Banjarmasin ini sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) independen, menantang calon-calon yang diusung partai politik.

Namun langkahnya kandas karena uji materi terkait calon presiden dari jalur independen ditolak di Mahkamah Konstritusi (MK). Saat itu, Fadjroel menggugat UU Nomor 23 Tahun 2003 di mana setiap calon harus melalui partai politik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X