Fadjroel Rachman, Aktivis 98 dan Capres, Kini Jubir Jokowi dan Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Fadjroel Rachman kembali ditunjuk Kementerian BUMN sebagai komisaris di BUMN Karya. Dia selama ini dikenal sebagai Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dicopot dari posisi Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk (Persero) dan digantikan Dony Usodo Hargo yang merupakan purnawirawan jenderal, Fadjroel kini mendapat posisi baru, yakni komisaris di PT Waskita Karya Tbk (Persero).

Sosok Fadjroel Rachman sendiri merupakan wajah lama di lingkaran kekuasaaan. Saat Pilpres 2014 silam, dia sempat menjadi relawan pemenangan Jokowi. Lalu setahun setelah Jokowi memimpin di periode pertama, dirinya diangkat menjadi Komisaris Utama Adhi Karya.

Sebelum masuk menjadi pendukung Jokowi, Fadjroel sempat malang melintang menjadi aktivis, termasuk sebagai aktivis 1998 (aktivis 98) yang terlibat dalam demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto.

Baca juga: Dirut Baru 4 BUMN Karya Besar, Seluruhnya Dipegang Alumni Wika

Saat masih berstatus mahasiswa di ITB, dirinya aktif terlibat di berbagai organasasi kampus antara lain Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) ITB, Kelompok Sepuluh Bandung, dan Badan Koordinasi Unit Aktivitas (BKUA) ITB.

Di era Orde Baru, Fadjroel sempat mendekam di Nusa Kambangan sebagai tahanan politik. Salah satu aksi yang terkenal Fadjroel mengkritik Orde Baru yaitu Gerakan Lima Agustus ITB (1989). Hal ini membuatnya harus mendekam di penjara.

Lalu di masa Presiden SBY, Fadjroel dikenal sangat vokal mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Gagal nyapres

Kemudian saat kontestasi Pilpres 2009, pria asal Banjarmasin ini sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) independen, menantang calon-calon yang diusung partai politik.

Namun langkahnya kandas karena uji materi terkait calon presiden dari jalur independen ditolak di Mahkamah Konstritusi (MK). Saat itu, Fadjroel menggugat UU Nomor 23 Tahun 2003 di mana setiap calon harus melalui partai politik.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Relawan Jokowi Jadi Komisaris PT PP Kedua Kali

Setelah lulus dari Jurusan Kimia ITB, dirinya sempat melanjutkan pendidikan di S1 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Selanjutnya berkuliah di S2 Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia. 

4 Dirut BUMN Karya dari Wika

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan banyak perombakan pada posisi direksi dan komisaris di 4 perusahaan konstruksi pelat merah dalam waktu berdekatan.

Keempatnya yakni PT Adhi Karya Tbk (Persero), PT Waskita Karya Tbk (Persero), PT PP Tbk (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero).

Baca juga: Deretan Stafsus Jokowi: Ekonom, Pengusaha, Hingga Relawan Pemilu

Yang menarik, posisi direktur utama (dirut) di 4 BUMN karya paling dominan dari sisi aset dan pasar ini seluruhnya berasal dari mantan petinggi di PT Wijaya Karya Tbk (Persero) atau Wika.

Mereka adalah Destiawan Soewardjono (Dirut Waskita), Budi Harto (Dirut Hutama Karya), Entus Asnawi Mukhson (Dirut Adhi Karya), dan Novel Arsyad (Dirut PT PP).