Pemerintah Diminta Jangan Buru-buru Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 07/06/2020, 10:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Perikanan Suhana, menyarankan pemerintah untuk menunggu hasil riset Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam mengekspor benih lobster.

Ekspor benih lobster yang sejatinya plasma nutfah tak bisa hanya berdasarkan asumsi semata, atau hanya rekomendasi dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Dia mengimbau, pemerintah hendaknya mengikuti aturan yang telah ada dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12/2020 yang mewajibkan riset Komnas Kajiskan sebelum menentukan kuota mengekspor benih untuk para pelaku usaha.

"Ya saya kira KKP tidak perlu terburu-buru di dalam melakukan ekspor benur, lebih bagus silakan kaji dulu. Komnas kajiskan sesuai dengan Permen KP 12/2020 melaksanakan fungsinya dulu," kata Suhana saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/6/2020).

Adapun saat ini, Komnas Kajiskan belum sama sekali melakukan riset khusus soal benih lobster. Potensi lobster yang ada di Indonesia dinilai hanya asumsi belaka sehingga angkanya berubah-ubah.

Sementara menurut hasil kajian BRSDM KKP, potensi benih lobster pasir (Panulirus homarus) dan lobster mutiara (Panulirus ornatus) sebesar 278.950.000 ekor di 11 WPP-NRI.

"Kalau lihat kronologis datanya benih lobster yang disampaikan oleh KKP itu selalu berubah-ubah. Ada yang menyatakan sekian ratus miliar, ada yang nenyatakan sekian puluh miliar. Artinya mmg belum ada kajian khusus benih lobster," papar Suhana.

Padahal, metode riset yang dilakukan Komnas Kajiskan sangat komprehensif, mulai dari metode statistik hingga metode sampling lapangan baik melalui citra maupun secara langsung.

"Kalau hanya mengacu pada rekomendasi nota dinas BRSDM, artinya itu hanya melanggar Permen itu sendiri. Aturan dibuat sendiri, dilanggar sendiri. Makanya ini menimbulkan pertanyaan, kenapa terburu-buru seperti ini?" ucap Suhana.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, belum ada kajian yang bisa diacu secara resmi terkait benih lobster di perairan RI berlebih.

Alih-alih berlebih, Hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang dipublikasikan tahun 2016 menunjukkan, potensi pemanfaatakan benih lobster dan lobster besar diperairan RI sebagian besar berada pada posisi yang kritis.

Tercatat, 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) berada pada zona merah (over exploited) dan dan 5 lainnya pada zona kuning (fully exploited).

"Dan acuan (peraturan perundang-undangan/riset Komnas Kajiskan) ini sebetulnya disyaratkan. Nah ini menurut saya agak aneh. Ini mal administrasi bisa jadi," ungkap Halim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.