Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Lulusan STAN Jakarta, Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik UI, dan Pascasarjana STF Driyarkara. Yustinus sebelumnya Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis), peneliti di beberapa lembaga seperti Prospera dan GIZ, dan narasumber di berbagai forum dan seminar, nasional maupun internasional. Selain itu juga narasumber untuk beberapa lembaga negara seperti DPR, DPD RI, Bank Indonesia, Bappenas, dan lainnya.  Pernah aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Saat ini pengajar di PKN STAN Jakarta.

PEN Berpihak pada Rakyat

Kompas.com - 08/06/2020, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PANDEMI telah membuat perekonomian banyak negara tak berdaya, tak terkecuali Indonesia. Tekanan terhadap perekonomian Indonesia terjadi baik dari sisi demand maupun supply. Oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu langkah kebijakan berupa dukungan APBN untuk penanganan dampak Covid-19, melalui penerbitan Perppu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2/2020.

Hingga 3 Juni 2020, anggaran penanganan covid diperbesar dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677  triliun.

Dari total biaya penanganan tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 87,55 triliun (13 persen) untuk penanganan sektor kesehatan sedangkan sisanya sebesar Rp 589,65 triliun (87 persen) dimanfaaatkan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Beberapa kalangan menganggap anggaran kesehatan terlalu kecil dibandingkan untuk PEN.

Melihat rincian biaya PEN tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai Pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dibandingkan kesehatan. Padahal menurutnya, sektor kesehatanlah yang menjadi akar permasalahannya.

Jika sekadar dilihat nominal, boleh jadi terbilang kecil. Namun, kita harus cermat dalam menghitung. Dalam mengalokasikan anggaran bukan besar atau kecilnya yang jadi patokan tapi tingkat kebutuhan dan prioritasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu pun menegaskan bahwa alokasi anggaran sektor kesehatan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pemerintah menjamin bahwa sektor kesehatan tetap prioritas utama yang harus bisa diselamatkan di masa pandemi ini. Jika diperlukan, Pemerintah tak segan untuk mengalokasikan tambahan dana untuk kesehatan.

Apakah PEN benar-benar untuk kepentingan rakyat?

Kita sepakat, PEN harus diprioritaskan untuk rakyat. Selama ini, kinerja ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga (56 persen PDB). Pertumbuhan PDB turun cukup dalam 2,97 persen (yoy) karena konsumsi rumah tangga kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84 persen (yoy).

Tak kalah penting, program ini harus dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, terutama sektor UMKM.

Kritik pun datang, misalnya dari Faisal Basri, yang mengatakan program PEN justru banyak ditujukan kepada BUMN daripada UMKM. Benarkah begitu?

Rancangan Alokasi PEN yang telah dibuat Pemerintah sebagai berikut:

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan fungsi- Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan fungsi

Jika informasi yang disajikan dibaca dengan cermat, maka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini sudah tepat dan bijak. Dukungan fiskal ini mampu mengakomodasi supply side dan demand side dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia terlebih masyarakat rentan dan semua skala bisnis, terutama yang berasal dari sektor UMKM dan informal.

Dari sisi demand, PEN mengalokasikan Rp 205,20 triliun yang terdiri dari program perlindungan sosial (Rp 203,9 triliun ) dan insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rp 1,3 triliun).

Alokasi perlindungan sosial mengambil porsi terbesar, yakni 35 triliun dari total anggaran PEN. Artinya, anggaran ini digunakan untuk ekonomi kelompok rentan, tidak berpenghasilan, dan masyarakat yang terkena PHK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com