Keluhan Hipmi: Cuma 20 Persen Anggotanya yang Dapat Keringanan Bank

Kompas.com - 08/06/2020, 12:10 WIB
Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menilai, sudah banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, seperti memberikan stimulus. Namun, dia meminta agar implementasi di daerah benar-benar dijalankan.

"Menanggapi masalah perekonomian khususnya di pemuda atau Hipmi, kebijakan pemerintah dalam beberapa kebijakan yang pelonggaran PSBB juga termasuk yang kita tanggapi dari Hipmi akan membuka lembaran baru bagi kita di new normal," kata Maming dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).

"Tapi permasalahan yang terjadi di sini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah sudah banyak stimulus yang dilaksanakan di daerah, apakah itu sudah berjalan dengan baik," kata dia lagi. 

Contoh, lanjutnya, salah satunya keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan relaksasi pinjaman bank di bawah Rp 10 miliar.

Beberapa data dari 34 provinsi yang didata dari 100 persen, mungkin baru 20 persen pengusaha-pengusaha Hipmi yang mendapatkan relaksasi dari bank-bank, yang sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Baca juga: Hipmi Minta Pengusaha Muda Siap Terapkan Protokol New Normal

Selain itu, pelaku usaha penerima bantuan relaksasi, rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar.

"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha Hipmi yang pinjamannya di atas Rp 10 miliar dan rata-rata pengusaha besar biasanya hubungan dia sama bank bagus," ungkap dia.

"Sehingga tanpa ada bantuan pemerintah pun dia bisa berkomunikasi dengan kepala bank, bank pun juga menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus," kata dia lagi.

Yang menjadi masalah, kata mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, adalah UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Kritik Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja, Hipmi: Materinya Banyak yang Gratis di Google

Menurutnya, fungsi aturan pemerintah yang betul-betul menjalankan bagaimana relaksasi pinjaman bank dan juga bagaimana relaksasi pajak yang digelontorkan oleh pemerintah, sehingga UMKM betul-betul dapat merasakan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja ( PHK) permanen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X