Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahap I, Hanya 15 Persen Pegawai Kemenkeu Diizinkan Kerja dari Kantor

Kompas.com - 08/06/2020, 16:06 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyatakan sebagian pegawainya telah berangsur kembali bekerja di kantor per Jumat (5/6/2020) lalu.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Senin (8/6/2020), keputusan tersebut diambil sehubungan dengan masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta.

Kemenkeu pun mengatur ulang tatanan ruangan publik serta ruang kerja lainnya sehingga konsep fleksibilitas tempat kerja dapat terapkan.

Baca juga: Terminal Jabodetabek Kembali Layani Bus AKAP, Kecuali Dua Terminal ini

Pada masa transisi kenormalan baru (new normal) tahap I, untuk menjaga jarak fisik / physical distancing, jumlah pegawai yang bekerja dibatasi hanya maksimal 15 persen, minimal 0 persen.

"Artinya pegawai bisa melanjutkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH)," tulis Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya.

Pada tahap I, akan dipantau selama 28 hari ke depan terkait penambahan kasus ODP, PDP, Positif COVID-19 sesuai surat Edaran SE-22/MK.1/2020 Tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan Pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru.

Pada tahap II, pegawai akan ditambah menjadi maksimal 30 persen dengan syarat tidak ada penambahan kasus ODP, PDP, Positif COVID-19 selama 28 hari berikutnya.

Baca juga: Manisnya Laba Usaha Kopi Literan di Tengah Pandemi

Begitu pula syarat di tahap III. Di tahap ke III, penambahan maksimal 50 persen pegawai yang dapat bekerja dari kantor.

Terkait pegawai yang akan masuk kantor atau pun tetap bekerja dari rumah, diputuskan dengan memperhatikan beberapa hal.

Seperti jenis pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja pegawai pun minimal baik. Selain itu, dipertimbangkan pula kondisi kesehatan atau faktor komodbiditas pegawai seperti potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta, kondisi imuno compromised atau penyakit auto imun, ibu hamil serta ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui.

Pertimbangan lain adalah lokasi tempat tinggal atau kantor pegawai, apakah berada di wilayah PSBB atau tidak.

Selain itu juga akan dipertimbangkan riwayat perjalanan dalam negeri atau luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir, juga riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 14 hari terakhir.

"Sebagai informasi, Kemenkeu juga memastikan alat sanitasi selalu tersedia seperti sabun dan disinfektan," tulis Kemenkeu.

Baca juga: Tarif Listrik Tak Naik, Lalu Apa Penyebab Tagihannya Membengkak?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Libur Natal 2023, Jumlah Penumpang Kapal Akan Melonjak, Simak Prediksinya

Libur Natal 2023, Jumlah Penumpang Kapal Akan Melonjak, Simak Prediksinya

Whats New
Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Mendekati Rp 8.000 Triliun

Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Mendekati Rp 8.000 Triliun

Whats New
Menyikapi Situasi Perekonomian Global

Menyikapi Situasi Perekonomian Global

Whats New
Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Penghasilan, Minat Pindah?

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Penghasilan, Minat Pindah?

Whats New
Waspada, Modus Penipuan Keuangan Meningkat Jelang Libur Akhir Tahun

Waspada, Modus Penipuan Keuangan Meningkat Jelang Libur Akhir Tahun

Whats New
5 Daerah di Jawa Barat dengan UMR 2024 Tertinggi

5 Daerah di Jawa Barat dengan UMR 2024 Tertinggi

Whats New
Zurich Targetkan Pendapatan dari Premi Asuransi Tumbuh 'Double Digit' pada 2024

Zurich Targetkan Pendapatan dari Premi Asuransi Tumbuh "Double Digit" pada 2024

Whats New
LPEI dan Pemprov Sumbar Berkolaborasi Tingkatkan Ekspor Produk-produk Daerah

LPEI dan Pemprov Sumbar Berkolaborasi Tingkatkan Ekspor Produk-produk Daerah

Whats New
Erick Thohir Sebut Rencana Merger Angkasa Pura I dan II Butuh 3 Bulan

Erick Thohir Sebut Rencana Merger Angkasa Pura I dan II Butuh 3 Bulan

Whats New
Daftar UMR di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat Berlaku per 1 Januari 2024

Daftar UMR di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat Berlaku per 1 Januari 2024

Whats New
OJK: Kredit Perbankan Tumbuh, Tembus Rp 6.902 Triliun per Oktober 2023

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh, Tembus Rp 6.902 Triliun per Oktober 2023

Whats New
Terbesar di Asia Tenggara, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Tembus Rp 1.266 Triliun

Terbesar di Asia Tenggara, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Tembus Rp 1.266 Triliun

Whats New
Di Balik Rencana Merger TikTok dan GoTo, Kepemilikan Data dan 'Traffic' Jadi Perhatian

Di Balik Rencana Merger TikTok dan GoTo, Kepemilikan Data dan "Traffic" Jadi Perhatian

Whats New
Riset Sleekflow, 72 Persen Konsumen Lebih Suka Belanja 'Online' karena Lebih Murah

Riset Sleekflow, 72 Persen Konsumen Lebih Suka Belanja "Online" karena Lebih Murah

Whats New
Sensus Pertanian 2023:  Petani Menua, Upah Kecil, dan Produktivitas Turun

Sensus Pertanian 2023: Petani Menua, Upah Kecil, dan Produktivitas Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com