Kartu Prakerja Gelombang 4 Tidak Lama Lagi Akan Rilis...

Kompas.com - 08/06/2020, 18:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Pelaksana (Project Office Management/PMO) Program Kartu Prakerja mengakui jeda waktu pembukaan program Kartu Prakerja gelombang IV yang lebih lama dari yang dijanjikan.

Pasalnya, hingga saat ini pihak PMO belum membuka pendaftaran gelombang IV Program Kartu Prakerja.

Padahal, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari sebelumnya sempat mengatakan gelombang IV pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka paska lebaran atau tanggal 26 Mei 2020 lalu.

Baca juga: Anggota DPR Ini Beri 5 Catatan Evaluasi untuk Program Kartu Prakerja

"Pertama-tama saya minta maaf dengan segala kerendahan hati, meminta maaf bahwa saya waktu mengatakan setelah lebaran, tetapi saya harus mengatakan bahwa komite saat ini sedang melakukan review (pelaksanaan program Kartu Prakerja)," jelas Denni dalam video conference, Senin (8/6/2020).

Denni pun mengatakan, saat ini proses evaluasi oleh Komite Prakerja masih berlangsung.

Dengan adanya evaluasi, harapannya program andalan Presiden Joko Widodo ketika kampanye tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan publik.

Namun demikian, pihaknnya memastikan pendaftaran gelombang IV akan segera dirilis.

"Jadi sabar, ini sedang berproses, tapi tidak lama lagi insyaAllah program Kartu Prakerja gelombang IV akan rilis," jelas dia.

Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 210 Miliar untuk Insentif Peserta Kartu Prakerja

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Panji Winanteya Ruky menyebutkan, Komite Prakerja masih dalam proses melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.