Menurut Bappenas, Ini Besarnya Dampak Kehilangan Jam Kerja di Masa Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya tenaga kerja yang beraktivitas dan diupah penuh di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini.

Sebab, menurut dia, tanpa adanya pekerja akan merambat terhadap daya beli masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini cerita panjang hanya karena kehilangan jam kerja. Kehilangan jam kerja tadi efek berantainya luar biasa," katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Berapa Pekerja yang Terdampak Covid-19? Ini Kata Pengusaha

Dia mencontohkan, 17 sub sektor di industri manufaktur padat karya yang mempunyai sekira 10 juta tenaga kerja. Diperkirakan pada industri ini hanya 50 persen yang berhasil dipertahankan.

Dari hasil perhitungannya berdasarkan jumlah tenaga kerja, lamanya waktu bekerja, serta upah yang dibayarkan per jamnya maka dapat disimpulkan sekitar Rp 40 triliun daya beli masyarakat yang hilang.

Ini terjadi sejak periode pertengahan Maret hingga minggu ketiga Mei 2020.

"Yang paling gampangnya saya ambil 400 saja bila dikalikan 10 minggu sampai minggu ketiga Mei. Jadi, kalau itu 10.000 kali 400, itu artinya 400.000 jam kali 10 juta tenaga kerja. Berarti 4 miliar jam kerja," katanya.

Baca juga: Pemerintah Sebut 89 Proyek Bisa Serap 19 Juta Tenaga Kerja

"Artinya, 4 miliar jam kerja ini hilang. Kalau satu jam kerja dibayar Rp 20.000, ada pendapatan yang hilang sekitar Rp 80 triliun dibagi dua, karena industri padat karya yang bertahan separuh jadi Rp 40 triliun. Jadi, Rp 40 triliun daya beli bulan itu hilang. Itu menjelaskan orang-orang ini kalau dari output input, pembelinya di UMKM tidak ada." sambung Suharso.

Begitu pula dengan sektor pariwisata yang mengalami kondisi terpuruk di masa pandemi Covid-19 karena hampir seluruh kegiatannya lumpuh.

"Bagaimana kalau kita menghitung dari 12 juta yang bekerja di pariwisata. Itu hampir semua di rumahkan atau setidaknya dibayar cuma separuh, artinya kehilangan daya beli separuh. Kalau hitungannya seperti tadi Anda bisa bayangkan berapa daya beli yang hilang," jelas Suharso.

Oleh sebab itu, pemerintah bergegas bertindak memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Baca juga: Telanjur Di-PHK, Apakah Pekerja Berhak Dapat THR dari Perusahaan?

"Ini yang ingin kita selamatkan. Untuk itulah pemerintah memberikan social safety net menjadi social cushion. Social cushion ini bantalan sosial supaya daya beli itu tidak hilang. Kalau sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai Rp 160 triliun hingga Rp 320 triliun (daya beli) yang hilang," ujarnya.

Adanya bantuan sosial tersebut akan menahan pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak terpuruk lebih dalam pada kuartal kedua tahun ini yang diprediksi akan turun dibandingkan kuartal I 2020 sebesar 2,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Waktu kita selamatkan paling tidak, ada social safety net. Social safety net sekarang jumlahnya Rp 170an triliun. Jadi bantalan itu. Hilang Rp 300 triliun misalnya, kita kasih Rp 170 triliun. Kalau Rp 170 triliun belum bisa, kita kasih pengurangan beban-beban ongkos UMKM. Itu supaya di kuartal II tahun ini kontraksinya tidak dalam. Dan supaya kita cepat pulih seperti huruf V di kuartal III," paparnya.