Menteri Edhy Kembali Bolehkan Penggunaan Cantrang untuk Tangkap Ikan

Kompas.com - 09/06/2020, 19:13 WIB
Ilustrasi cantrang Dok. IstimewaIlustrasi cantrang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbolehkan menggunakan 8 alat penangkap ikan (API) yang sebelumnya belum diatur maupun dilarang dalam Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan.

Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 Tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda mengatakan, upaya legalisasi ini sebetulnya adalah rencana pemerintah dalam pengaturan pengendalian alat tangkap. Ada beberapa standar yang ditetapkan seiring dilegalkannya alat-alat tangkap tersebut.

Baca juga: Pro Kontra Edhy Prabowo Mau Cabut Larangan Cantrang Era Susi

"Tentunya ada standar SNI yang ditetapkan, memenuhi standar keramahan lingkungan. Nanti (diatur) dengan pengaturan-pengaturan, kuota, dan termasuk pengawasannya nanti kita bisa kendalikan semuanya," kata Trian dalam konsultasi publik, Selasa (9/6/2020).

Trian menjelaskan, karakteristik alat tangkap cantrang berbeda dengan trawl. Saat ikut serta dalam mobilisasi kapal bercantrang ke Natuna Utara, dia melihat cantrang tidak merusak karena tahu persis bedanya cantrang dengan trawl.

"Orang bilang cantrang merusak. Malah cantrang hasil tangkapannya agak sulit di sana (Natuna Utara). Itu terpengaruh dengan arus yang kuat. Ini membuktikan cantrang itu beda karakteristiknya dengan trawl," ungkapnya.

Baca juga: Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Adapun 8 alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal antara lain, pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging), dan huhate mekanis.

Dengan ditentukannya 8 alat penangkap ikan tersebut, praktis Menteri Edhy mencabut Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2020 ini. Selanjutnya, pihaknya bakal meninjau produktifitas kapal penangkap perikanan secara periodik paling lambat setiap 2 tahun.

"Semangatnya, Kita lakukan pengaturan kembali, pengendalian, supaya ini betul-betul bisa kita kontrol," pungkas Trian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN FILM KOMPASIANA] 'Raya and The Last Dragon' Kental Kultur Asia Tenggara | 'Shinbi's House' Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

[TREN FILM KOMPASIANA] "Raya and The Last Dragon" Kental Kultur Asia Tenggara | "Shinbi's House" Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

Rilis
Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Whats New
Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Rilis
Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

Rilis
Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Whats New
Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Whats New
THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Whats New
IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

Whats New
KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

Whats New
Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Whats New
Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Whats New
Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Whats New
Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X