Tagihan Listrik Naik, PLN Jamin Tak Ada Subsidi Silang Pelanggan Penerima Bantuan

Kompas.com - 10/06/2020, 15:30 WIB
Ilustrasi listrik PLN dok PLNIlustrasi listrik PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang mengeluhkan melonjaknya tagihan listrik bulan Juni. Hal ini membuat beberapa pihak menduga adanya praktik subsidi silang kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Namun, PLN membantah tudingan tersebut. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril memastikan pihaknya tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, sebab stimulus diberikan langsung oleh pemerintah.

Selain itu, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik satu-satunya memiliki pengawasan yang sangat ketat dalam pelaksanaannya.

Baca juga: PLN Sebut Kurang Bayar Jadi Penyebab Tagihan Listrik Bengkak, Kok Bisa?

“Stimulus Covid-19 murni pemberian Pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Lebih lanjut, Bob menyadari adanya kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan. Kendati demikian, hal tersebut bukan juga diakibatkan oleh kenaikan tarif listrik.

"Kami mendengar dan memahami pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. Namun kami pastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif, tarif listrik tetap sejak 2017. PLN juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan tarif listrik,” tutur Bob.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kenaikan tagihan listrik Juni utamanya diakibatkan oleh dua hal, yakni kenaikan konsumsi listrik selama periode kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan penghitungan tagihan listrik secara rata-rata.

Bob menilai, pada saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ditambah dengan bulan puasa terjadi kecenderungan kenaikan pemakaian listrik oleh pelanggan.

Baca juga: Tagihan Listrik Melonjak, DPR Bakal Panggil Direksi PLN

Kemudian dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 PLN tidak melakukan pencatatan meter secara langsung, sehingga tagihan bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan angka konsumsi listrik pada tagihan listrik yang diberikan PLN dan kWh meter pelanggan.

Lalu, pada bulan April baru 47 persen petugas PLN melakukan pencatatan meter untuk tagihan bulan Mei akibat kebijakan PSBB masih diberlakukan di beberapa daerah.

Sementara pada bulan Mei hampir 100 persen dari pelanggan didatangi petugas untuk catat meter untuk rekening bulan Juni.

Sehingga tagihan rekening bulan juni merupakan tagihan riil ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya, yang dicatat menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

“Penggunaan rata-rata tiga bulan, tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penggunaan rata-rata tiga bulan ini juga menjadi standar pencatatan di seluruh dunia ketika petugas tidak dapat melakukan pencatatan meter,” ucap Bob.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Sabar, Kita Cari Jalan Agar Ekonomi Juga Bisa Pulih

Luhut: Sabar, Kita Cari Jalan Agar Ekonomi Juga Bisa Pulih

Whats New
Juli 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 137,3 Miliar Dollar AS

Juli 2021, Cadangan Devisa RI Naik Jadi 137,3 Miliar Dollar AS

Rilis
Paruh Pertama 2021, BRI Cetak Laba Bersih Rp 12,54 Triliun

Paruh Pertama 2021, BRI Cetak Laba Bersih Rp 12,54 Triliun

Whats New
KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan di Kuartal II 2021 Terjaga Normal

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan di Kuartal II 2021 Terjaga Normal

Whats New
Eks Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak BUMN, Apakah Melanggar Hukum?

Eks Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak BUMN, Apakah Melanggar Hukum?

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Dollar AS? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Perdana Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Naik 24,71 Persen

Perdana Melantai di Bursa, Saham Bukalapak Naik 24,71 Persen

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Kunci dan Tantangan Menjadi Atlet Profesional

[KURASI KOMPASIANA] Kunci dan Tantangan Menjadi Atlet Profesional

Rilis
Bukalapak Toreh Sejarah Sebagai Unicorn Pertama yang IPO, 96.000 Investor Berpartisipasi

Bukalapak Toreh Sejarah Sebagai Unicorn Pertama yang IPO, 96.000 Investor Berpartisipasi

Whats New
Defisit Perdagangan RI-China Rp 45 Triliun, Mendag: Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

Defisit Perdagangan RI-China Rp 45 Triliun, Mendag: Terendah dalam 10 Tahun Terakhir

Whats New
Turun Lagi, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Lagi, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Zipmex dan JXB Beri 3.320 Paket Makanan Untuk Petugas di 7 TPU Khusus Covid-19 di Jakarta

Zipmex dan JXB Beri 3.320 Paket Makanan Untuk Petugas di 7 TPU Khusus Covid-19 di Jakarta

Rilis
Tingkatkan Ekonomi Kuartal III, Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanja

Tingkatkan Ekonomi Kuartal III, Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanja

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
 95 Persen Warga Jakarta Telah Divaksinasi Tahap I, Sandiaga Uno Minta Masyarakat Jangan Lengah

95 Persen Warga Jakarta Telah Divaksinasi Tahap I, Sandiaga Uno Minta Masyarakat Jangan Lengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X