Pemerintah Diminta Perketat Syarat BUMN Penerima Penyertaan Modal

Kompas.com - 10/06/2020, 17:21 WIB
Lahan yang dikembangkan oleh PT ITDC di Mandalika, Lombok, NTB KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoLahan yang dikembangkan oleh PT ITDC di Mandalika, Lombok, NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov meminta pemerintah memperketat kriteria BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menurut dia, BUMN yang pantas menerima PMN harus mempunyai rencana bisnis yang jelas. Sehingga, ketika diberikan PMN BUMN tersebut kinerja keuangannya bisa membaik.

“Nanti targetnya seperti apa, apa nanti setelah dapat PMN kinerja BUMN itu bisa lebih baik atau tidak. Jangan-jangan nanti setelah diberi PMN kinerja BUMN itu masih buruk,” ujar Abra dalam diskusi virtual, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN: PMN Bukan Prioritas dalam Penyelamatan Jiwasraya

Abra tak ingin BUMN tersebut nantinya malah membebani keuangan negara. Dia meminta para BUMN tersebut tak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah ketika mengalami masalah keuangan.

“Data menunjukan BUMN yang menerima PMN ternyata masih ada yg mengalami kerugian. Di 2018, ada 7 BUMN mengalami rugi walaupun mereka sudah disuntik oleh negara,” kata Abra.

Sebelumnya, Pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp 152 triliun ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggaran tersebut terbagi menjadi tiga skenario, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN), pembayaran kompensasi dan dana talangan.

Untuk PMN, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 22,27 triliun di 2020. PMN tersebut diberikan kepada empat BUMN.

Pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

Kedua, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mendapatkan Rp 1,5 triliun untik pembiayaan kredit UMKM.

Ketiga, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6  triliun untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan UMKM.

Keempat, PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) sebanyak Rp 500 miliar untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.